Warga Medan Utara Tuntut Lapangan Kerja dan Penanganan Banjir

Medan, MPOL -Beragam persoalan mendasar mencuat dalam Reses V Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra, di wilayah Medan Utara.

Baca Juga:

• Bilal Jenazah di Medan Johor Mengeluh TidakTerdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut, masyarakat menyampaikan langsung keluhan terkait pengangguran, banjir, legalitas rumah ibadah, hingga penyaluran bantuan sosial dan layanan kesehatan.

Reses dilaksanakan di empat titik, yakni di Jalan TM Pahlawan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan Belawan dan kawasan New Tulip Perumnas Griya 3, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan pada Sabtu (21/2/2026). Kegiatan kemudian dilanjutkan pada Minggu (22/2/2026) di Jalan Stasiun Kampung Salam, serta di Jalan Sumatera No. 01, Kelurahan Belawan II.

Persoalan pengangguran menjadi keluhan dominan yang disampaikan warga. Bintang Silalahi, warga Sicanang, mengungkapkan ironi di tengah banyaknya perusahaan dan aktivitas industri di Medan Utara, namun masih banyak pemuda setempat yang kesulitan memperoleh pekerjaan.

Ia meminta agar perusahaan di kawasan industri dan pelabuhan lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, khususnya lulusan SMA dan pemuda yang belum memiliki pekerjaan tetap. "Jangan sampai masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri," ujarnya.

Selain ketenagakerjaan, warga juga mengeluhkan legalitas Masjid Abdurrahman Bin Auf di kawasan New Tulip Perumnas Griya 3 Martubung. Ketua BKM, Ridho, menjelaskan bahwa masjid yang berdiri di atas lahan sekitar 1.300 meter persegi tersebut telah dibangun secara swadaya sejak Januari 2026 dan sudah digunakan untuk ibadah.

Namun hingga kini, izin resmi belum dapat diproses karena status lahan fasilitas umum dari pengembang belum sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Warga berharap adanya percepatan penyerahan aset agar proses administrasi dan legalitas rumah ibadah dapat segera diselesaikan. Mereka juga mengajukan dukungan pembangunan fasilitas dasar seperti kamar mandi dan tempat wudhu.

Keluhan mengenai banjir dan drainase turut menjadi perhatian serius. Warga Bagan Deli dan Labuhan mengaku kerap terdampak genangan saat hujan deras maupun pasang air laut. Saluran drainase yang tersumbat dan belum optimalnya normalisasi, disebut sebagai penyebab utama. Warga meminta pemerintah melakukan perbaikan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

Di sisi lain, minimnya penerangan jalan umum di beberapa lorong di Sicanang juga dikeluhkan karena dinilai rawan tindak kejahatan. Selain itu, sejumlah warga mengaku bansos belum sepenuhnya merata dan tepat sasaran. Permasalahan BPJS Kesehatan yang tidak aktif saat hendak berobat juga menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Hadi Suhendra menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh persoalan melalui mekanisme di DPRD Kota Medan serta berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Ia menyatakan akan mendorong Pemko Medan agar perusahaan-perusahaan di kawasan industri membuka ruang lebih luas bagi tenaga kerja lokal. Ia juga meminta agar program penciptaan lapangan kerja benar-benar menyentuh masyarakat Medan Utara.

Terkait legalitas masjid, politisi Partai Golkar tersebut berjanji akan berkoordinasi dengan pihak pengembang dan Pemko Medan agar proses penyerahan fasilitas umum dapat segera dituntaskan sehingga pengurusan izin tidak berlarut-larut.

Untuk persoalan banjir, ia meminta dinas terkait melakukan peninjauan langsung ke lokasi guna memastikan normalisasi drainase berjalan maksimal. Ia juga meminta data titik lampu jalan yang rusak agar segera diteruskan untuk perbaikan.

Mengenai bansos dan layanan kesehatan, Hendra (sapaan akrabnya) mendorong aparatur kelurahan dan lingkungan melakukan pendataan ulang agar bantuan lebih tepat sasaran. Ia juga menegaskan bahwa program UHC tetap berjalan dan masyarakat dapat menggunakan KTP untuk berobat di rumah sakit apabila mengalami kendala administrasi BPJS.

"Reses adalah ruang komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kita kawal dan perjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Kita ingin Medan Utara maju, tapi kemajuan itu harus dirasakan langsung oleh masyarakatnya," pungkasnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News