Separuh Desa di Kepulauan Batu Nias Selatan Masih Gelap, Senator Penrad Siagian Desak Audit Total Program Listrik

Nias, MPOL -Anggota DPD RI, Pdt. Penrad Siagian, melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kepulauan Nias dengan menyoroti persoalan serius akses listrik di Pulau-pulau Batu, Kabupaten Nias Selatan, Senin, 2 Maret 2026.

Baca Juga:

• Operasi Terancam Tertunda, Anggota DPD Penrad Siagian Bantu Aktifkan BPJS Warga Samosir
• Terjebak Penipuan Kerja di Kamboja, WNI Asal Siantar Akhirnya Pulang Berkat Bantuan Penrad Siagian
• Minta Tolong Lewat Surat Ibu, Wahyu Berhasil Dipulangkan dari Kamboja oleh Pdt. Penrad Siagian

Di tengah gencarnya klaim pemerintah mengenai peningkatan rasio elektrifikasi nasional, fakta berbeda justru ditemukan di wilayah kepulauan. Di Kepulauan Batu, sekitar setengah dari total desa hingga kini masih hidup tanpa akses listrik yang layak.

Berdasarkan data lapangan, dari tujuh kecamatan dengan total 86 desa dan satu kelurahan di wilayah Kepulauan Batu, hampir separuhnya belum menikmati layanan listrik dari negara.

Kondisi ini terungkap saat Penrad Siagian menyerap langsung aspirasi masyarakat di sejumlah kecamatan dan desa selama kunjungan kerja sejak 21 Februari hingga awal Maret 2026.

Senator asal Sumatra Utara itu menilai kondisi tersebut sangat ironis.

"Indonesia telah merdeka sejak 1945. Delapan dekade berlalu, namun sebagian masyarakat di wilayah kepulauan ini masih hidup dalam gelap. Kemerdekaan yang dijanjikan konstitusi seolah belum sepenuhnya menyentuh mereka," ujarnya.

Menurut Penrad, ketimpangan pembangunan infrastruktur energi di wilayah kepulauan menunjukkan bahwa program pemerataan belum sepenuhnya menyentuh daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Kalau kita bicara rasio elektrifikasi nasional yang sudah tinggi, pertanyaannya: apakah angka itu benar-benar mencerminkan kondisi di pulau-pulau seperti Kepulauan Batu?" katanya.

Hasil penelusuran di lapangan juga menunjukkan sebagian desa hanya mengandalkan generator set (genset) dengan waktu operasional terbatas, umumnya hanya menyala beberapa jam pada malam hari.

Bahkan, setengah dari desa-desa di tujuh kecamatan tersebut sama sekali belum terhubung dengan jaringan listrik negara.

Keterbatasan listrik ini berdampak sistemik pada kehidupan masyarakat. Aktivitas belajar anak-anak terhenti saat malam tiba, pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan optimal, dan pelaku UMKM kesulitan meningkatkan produksi karena tidak tersedianya pasokan listrik yang stabil.

Penrad menambahkan, di saat wilayah lain mulai berbicara tentang transformasi digital dan ekonomi berbasis teknologi, masyarakat Kepulauan Batu masih berjuang untuk sekadar mendapatkan penerangan dasar.

"Ini bukan semata soal pembangunan infrastruktur, melainkan soal keadilan distribusi anggaran dan keberpihakan kebijakan," tegasnya.

Ia mendesak pemerintah pusat bersama PLN untuk melakukan audit menyeluruh terhadap program elektrifikasi di Kepulauan Batu.

Penrad meminta dilakukan pemetaan ulang desa-desa yang belum teraliri listrik serta evaluasi terhadap alokasi anggaran dan target penyambungan.

"Negara tidak boleh hanya hadir melalui laporan administratif dan klaim capaian nasional. Masyarakat tidak butuh angka statistik, mereka butuh listrik yang benar-benar menyala di rumah mereka," ujarnya.

Persoalan listrik diperparah dengan tingginya harga energi. Dari aspirasi masyarakat yang dihimpun, harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di beberapa titik disebut mencapai Rp 25.000 per liter akibat mahalnya biaya distribusi.

Sementara itu, harga elpiji 3 kilogram bersubsidi berada di kisaran Rp 55.000 per tabung.

Tingginya harga energi tersebut berdampak langsung pada meningkatnya biaya hidup. Nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil harus menanggung beban operasional yang jauh lebih tinggi dibandingkan masyarakat di wilayah daratan utama.

"Di mana intervensi negara untuk menjamin stabilitas harga dan distribusi energi di wilayah kepulauan?" kata Penrad dengan nada kritis.

Penrad juga mengaku telah berdiskusi dengan para kepala daerah se-Kepulauan Nias, tokoh gereja, akademisi, serta komunitas masyarakat di Kepulauan Batu.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat bahwa masyarakat kepulauan memiliki hak yang sama dengan daerah lain untuk memperoleh pelayanan dasar yang adil.

"Kita harus bersama-sama menyuarakan kebutuhan ini agar terjadi perubahan kebijakan di tingkat pusat," ujarnya.

Dari berbagai pertemuan itu, persoalan listrik dan mahalnya energi menjadi isu dominan yang terus mengemuka. Masyarakat Kepulauan Batu kini menunggu langkah konkret, bukan sekadar janji. Bagi mereka, listrik bukan lagi simbol kemajuan, melainkan hak dasar yang seharusnya telah lama terpenuhi.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News