Bantuan Pembangunan Rumah KDM Belum Terlaksana, Terkendala Pada Status Lahan

Taput, MPOL -Bantuan pembangunan rumah warga terdampak bencana di Tapanuli Utara dari Gubernur Jawa Barat Dey Mulyadi (KDM) hingga saat ini masih dipertanyakan yang terkendala pada lahan yang tidak jelas.

Baca Juga:

• Pembangunan Rumah Bantuan KDM Dipercayakan Ke Pihak Ketiga
• Wali Kota Binjai Hadiri Rapat Satgas KDMP, Dukung Percepatan Operasional Koperasi Merah Putih
• Presiden Launching KDMP Secara Nasional, Vandiko Minta Seluruh Koperasi di Samosir Segera Beroperasi

" Kendala yang saat ini kita hadapi, belum semua korban yang terdata dan penerima bantuan rumah KDM memiliki tanah," ujar Kepala BIdang Perumahan dan PSU Dinas Perkim dan Lindup Afrinton Siregar, Rabu (4/3) kepada media ini di kantornya.

Namun alasan yang mendasari akibat syarat status lahan. Selain itu juga kalaupun ada lahan tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan, luas lahan dan juga letak tidak di perbukitan/kemiringan atau rawan longsor.

Selain itu lanjutnya, dari semua desa yang penerima manfaat belum memenuhi syarat yang menjadi ketentuan.

" Kita masih menunggu dan harus cek lokasi. Semisalnya, kecamatan Pahae Jae lokasi yang ditunjukan pemilik tidak memenuhi syarat," tegasnya.

Sama halnya di Kecamatan Parmonangan, ada tujuh penerima manfaat. Akan tetapi ada satu penerima mamfaat lahannya belum memenuhi persyaratan.

Begitu juga di Kecamatan Sipoholon, ada lahan yang ditunjukkan berupa hamparan, namun setelah di cek, luas lahan tidak memenuhi syarat.

" Kecamatan Purbatua dan Simangumban sudah siap dibangun karena persyaratan sudah lengkap dan sudah ada surat keterangan dari kepala desa," tambahnya.

Sedangkan dari sejumlah keterangan dari Camat yang menyebut terlambatnya dibangunnya unit rumah bantuan KDM akibat design dan gambar.

Akan tetapi Afrinton menampknya, dimana gambar design sudah lengkap, tinggal menunggu persyaratan itu saja.

Ketika ditanyakan , dari jumlah biaya Rp 75 juta perunit yang akan diterima penerima manfaat apakah ada pengalokasian biaya design ataupun survey lokasi, Afrinton menampik.

" Sama sekali tidak ada potongan dari anggaran 75 juta per unit. Kita sedang mengusulkan supaya biaya monitoring dari tim teknis ditampung di anggaran," harapnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News