Uang Bantuan Pembangunan Rumah Rusak KDM Masih 'Terendap' Di Tabungan

Taput, MPOL -Hingga saat ini bantuan sosial untuk pembangunan rumah rusak dampak bencana banjir longor di Tapanuli Utara yang diserahkan KDM 12 Januari tahun 2026 lalu sekitar Rp. 5 Miliar masih mengendap di buku tabungan.

Baca Juga:

• Bantuan Pembangunan Rumah KDM Belum Terlaksana, Terkendala Pada Status Lahan
• JTP Canangkan Parmonangan sebagai Sentra Kemenyan
• 6 SD Di Taput Disatukan Menjadi Tiga Sekolah

Bagaimana bisa itu terjadi masih tanda tanya dan hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat.

Alasan petunjuk teknis serta belum keluarnya gambar bangunan dari Dinas Perumahan Pemukiman (Perkim) Lindup membuat lambannya pembangunan rumah bantuan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi (KDM).

Harusnya, karena untuk pembangunan relokasi rumah rusak dampak bencana, sudah sepatutnya terlaksana, mengingat masyarakat sudah sangat membutuhkan.

Berikut rincian peruntukan anggaran sosial yang dikucurkan KDM, yakni 20 unit rumah warga di Desa Pagaran Lambung sebesar Rp.1,5 milliar, pembangunan kantor desa sebesar RP. 250 juta, pengadaan fasilitas desa Rp.15 juta dan santunan bagi keluarga korban meninggal dunia sebesar Rp. 25 juta.
‎
Serta ‎bantuan pembangunan rumah dan rehabilitasi ke Desa Simangumban Julu Kecamatan Simangumban sebesar Rp 400 juta, Desa Robean Kecamatan Purbatua sebesar Rp 300 juta, dan Desa Sukamaju Kecamatan Pahae Jae sebesar Rp 625 juta, untuk pembangunan rumah dan rehabilitasi rumah ibadah disertai bantuan sosial lainya.

‎Tidak hanya disana, aksi kemanusiaan KDM berlanjut di kantor Dekranasda Tapanuli Utara masih hari itu Senin, (12/1/2026), dengan menyalurkan bantuan pembangunan rumah di Kecamatan Tarutung, Sipoholon, dan Parmonangan dengan total 25 unit, sebesar Rp. 1,875 Miliar yang diserahkan langsung kepada kepala desa masing-masing dihadapan camat dan bupati Taput.

Hingga kini, fisik bangunan dari bantuan KDM belum terlihat tanda-tanda dilapangan, kondisi ini mengundang tanda bagi masyarakat.

" Padahal bantuan KDM sudah diserahkan Januari lalu, tetapi belum ada terlihat pembangunannya dilapangan" ujar seorang warga ketika berbincang dengan media.

Dari penelusuran media, khusus di kecamatan Tarutung dan Kecamatan Sipoholon seperti disampaikan, pembangunan rumah bantuan KDM kepada korban bencana alam belum ditangani.

" Masih menunggu petunjuk teknis dari petugas terkait," ujar Camat Tarutung Renhard Lumbantobing.

Terkait bantuan uang tunai dari KDM tutur Renhard Lumbantobing masih tersimpan utuh. " Kita simpan disalah satu bank", akunya.

Tutur Renhard melalui telepon selular, di kecamatan Tarutung ada 8 penerima bantuan masing-masing Rp.75 Juta. Keseluruhan besaran bantuan dari KDM untuk delapan penerima di Kecamatan Tarutung masih tersimpan di salah satu bank.

Sementara itu sumber dari kecamatan Adiankoting pun membenarkan, bangunan rumah untuk 20 kepala keluarga penerima belum dikerjakan masih menunggu proses pembebasan lahan.

Khusus di Adiankoting tepatnya di Desa Pagaran Lambung , ke 20 unit rumah akan didirikan dalam satu hamparan, jadi masih menunggu proses pembebasan lahan, sebut sumber memastikan.

Senada juga Camat Sipoholon Erwin Hutauruk menyatakan terdapat 8 rumah yang dapat bantuan KDM di Desa Rura Julu Dolok.

" Kalau uang bantuan itu, tidak ada sama saya, melainkan di rekening Kepala Desa Rura Julu Dolok," tuturnya .

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tapanuli Utara Binhot Aritonang didampingi Sekretaris BPBD Wili Simanjuntak membenarkan pembangunan fisik rumah bantuan KDM belum di jamah.

"Benar belum dibangun ,masih menunggu petunjuk teknis dari tim untuk keseragaman pelaksanaan dilapangan", aku Binhot.

Mengingat sifatnya bantuan pihak ketiga tentu harus ditangani dengan penuh kehati-hatian, perlu keseragaman, imbuh Welly Simanjuntak.

" Kita tunggu tim dari pihak dinas terkait yang dipercayakan membuat petunjuk teknis ," sebut Binhot menimpali di ruang kerja kepada wartawan, Rabu (4/3/2026).

Informasi yang diterima dari berbagai aspek, direncanakan pembangunan rumah rusak bantuan KDM akan di pihak ketiga kan.

Dalam hal ini, Pemkab juga harus menjaga kepercayaan pemberi bantuan, dan juga warga penerima yang mungkin saja sangat membutuhkan rumah tinggal yang layak huni.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News