Enam Fraksi di DPRD Batu Bara Soroti Silpa Tahun 2025 Ditengah-tengah Efisiensi Anggaran ‎

Batu Bara, MPOL -Sebanyak 6 fraksi yang ada di DPRD kabupaten Batu Bara kompak menyoroti besarnya sisa anggaran lebih (Silpa) APBD tahun 2025.

Baca Juga:

• Perlintasan KA Simpang Lima Medang Deras Rusak Parah, Banyak Pengendara Motor Terjatuh
• Rekomendasilan Pembentukan Pansus, 5 Fraksi di DPRD Batu Bara Peroleh Apresiasi ‎
• Ketua FPDIP Batu Bara : Pemerintah Diminta Tetapkan Bencana di 3 Provinsi Jadi Bencana Nasional

‎
‎Sorotan tersebut disampaikan fraksi pada rapat paripurna pandangan umum fraksi atas penyampaian LKPj Pemkab Batu Bara, Selasa (31/3/2026).
‎
‎Sekedar diketahui, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal telah menyampaikan LKPj Pemkab Batu Bara tahun 2025 pada rapat paripurna DPRD Batu Bara pada Senin 30 Maret 2026.
‎
‎Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN) melalui ketuanya Ismar Khomri mempertanyakan jumlah Silpa t.a 2025 adalah sebesar Rp74.021.163.161,68 atau sekitar 6,25% dari APBD tahun 2025.
‎
‎"Fraksi Karya Pembangunan Nasional tetap meminta penjelasan terperinci, apakан Silpa ini merupakan hasil dari efisiensi belanja daerah, ataukah cerminan dari rendahnya daya serap OPD dalam mengeksekusi program-program strategis," tegasnya.
‎
‎Ismar sangat menyayangkan jika terdapat program yang menyentuh kepentingan langsung masyarakat Batu Bara seperti perbaikan infrastruktur desa atau bantuan sosial yang tidak terealisasi sehingga menjadi sisa anggaran.
‎
‎Fraksi PAN melalui ketuanya Khairul Bariah mengatakan Silpa tahun 2025 ini dinilai cukup besa. Fraksi PAN mempertanyakan Silps yang cukup besar itu akibat apa.
‎
‎"Apakah ada penghematan akibat dari Silpa yang terjadi, atau memang ada OPD yang tidak mampu untuk merealisasikan anggaran yang sudah di alokasikan, sementara masih banyak infrastruktur yang rusak yang belum terjamah," tanyanya.
‎
‎Fraksi KDRI melalui ketuanya Muhklis BN memberikan pandangan terhadap silpa tahun anggaran 2025, apakah silpa ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan.
‎
‎"Karena itu kami meminta kepada seluruh opd instansi terkait, untuk menyiapakn seluruh dokumen yang diperlukan dalam pembahasan sehingga setiap pembahasan berjalan dengan lancar. kami memberikan rekomendasi perbaikan untuk tahun anggaran berikutnya terutama terkait program yang dinilai masih lamban berjalan," tandasnya.
‎
‎Fraksi Partai Gerindra melalui ketua fraksi mempertanyakan apakah Silpa ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan menyangkut tentang sisa anggaran di tahun 2025 fraksi gerindra menyarankan dan menegaskan sisa anggaran yang begitu besar untuk kedepannya harus dengan terukur dan lebih baik sehingga sisa.
‎
‎Selain mempertanyakan Silpa,
‎Fraksi PDI Perjuangan melalui ketuanya Jalasmar Sitinjak berharap kepada Pemkab Batu Bara agar memperkuat pengawasan internal dan akuntabilitas kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan meminta agar OPD tidak rangkap jabatan terlalu lama.**
‎
‎

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News