Bahrumsyah Sebut DPRD dan Pemko Medan Serius Tanggulangi Kemiskinan

Medan, MPOL -Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah, SH MH, menyebutkan DPRD dan Pemko Medan serius dalam menanggulangi kemiskinan. Hal itu dibuktikan bertambahnya program-program penanggulangan kemiskinan pada bidang-bidang tertentu.

Baca Juga:

• Renville Minta Pemerintah Pastikan Penuhi Kebutuhan Pokok Masyarakat
• Pemko Medan Diminta Perbanyak Pelatihan Bagi UMKM di Belawan
• Dalam RPJMD 2026-2031, 35 Persen APBD Medan Dialokasikan Untuk Medan Utara

Hal itu disampaikannya pada Sosialisasi ke IV Tahun Anggaran (TA) 2026 Produk Hukum Daerah Kota Medan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, di Jalan Baru, Lingkungan XV, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (11/4/2026).

Program penanggulangan kemiskinan itu, kata legislator dari Dapil II meliputi Kecamatan Medan Marelan, Medan Labuhan dan Medan Belawan itu, diantaranya menyangkut bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.

"Sebagaimana tercantum di dalam Perda, hak-hak warga miskin itu menyangkut pangan, sanitasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hak atas pekerjaan, modal usaha, hak atas perumahan, hak atas air bersih, lingkungan bersih dan sehat serta rasa aman dan nyaman. Itu standar utama," katanya.

Pada bidang pendidikan, sebut Waki Ketua Komisi III itu, selain mengalokasikan anggaran beasiswa bagi siswa tidak mampu dan beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu namun berprestasi, juga dialokasikan anggaran untuk masyarakat yang putus sekolah. "Artinya, anak di Kota Medan tidak boleh putus sekolah hanya dikarenakan ketidakmampuan biaya," katanya.

Bahkan, sambung Bahrumsyah, saat ini ada juga program tebus ijazah. "Banyak ijazah masyarakat, khususnya di wilayah Medan Utara tertahan di sekolah-sekolah swasta, karena ketiadaan biaya untuk menebusnya," katanya.

Program tebus ijazah ini, tambah Bahrumsyah, tetap berlanjut. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat menggunakan ijazahnya jika ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi ataupun ingin bekerja.

Pada bidang kesehatan, lanjut Bahrumsyah, pihaknya ingin memastikan anggaran kesehatan yang dialokasikan mencapai Rp300 miliar setiap tahun dalam APBD Kota Medan bisa mencover kesehatan masyarakat Kota Medan.

"Jadi, dengan anggaran sebesar itu tidak boleh lagi tidak ada yang tercover. Apalagi, sekarang ini sudah Universal Health Covarage (UHC)," sebutnya.

Selain itu, kata Bahrumsyah, dengan anggaran sebesar itu juga ingin memastikan pelayanan rumah sakit milik Pemko Medan, seperti RSUD dr Pirngadi dan RSUD Bachtiar Djafar memberikan pelayanan prima.

"Bahkan, untuk pertama kalinya DPRD bersama Pemko Medan juga mengalokasikan anggaran kesehatan bagi korban begal dan tindakan kriminal. Kalau dulu harus melalui LPSK dan itu lama, sekarang kita tampung dalam APBD," ungkapnya.

Kemudian, sebut Bahrumsyah, perbaikan rumah tidak layak huni, sanitasi serta lingkungan bersih dan sehat diutamakan bagi daerah-daerah pinggiran di Kota Medan.

Diketahui, Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII Bab dan 29 Pasal. Pada Bab II Pasal 2 disebutkan tujuan Perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap, mempercepat penurunan jumlah warga miskin. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News