Sekda : Kerusakan Mangrove di Sumut Perlu Percepatan Rehabilitasi

Medan, MPOL : Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprovsu) Arief Sudarto Trinugroho menegaskan Sumatera Utara ( Sumut) merupakan salah satu dari 9 provinsi yang menjadi prioritas BRGM dalam merehabilitasi ekosistem mangrove.Pasalnya Sumut termasuk wilayah kerusakan mangrove sangat besar dan memerlukan percepatan rehabilitasi.

Baca Juga:

• Respon Cepat Wakil Rakyat, Maruli Siahaan Berikan Bantuan Kepada Korban Bencana Longsor Sibolangit
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Sikapi Persoalan SMP Methodist 7 Medan, Kementerian Pendidikan Harus Ikut Cari Solusi
• Telkom–PGN Dorong Ekosistem Green Digital Infrastructure Terintegrasi Bersama Mitra Global

Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ( Pemprovsu) Arief Sudarto Trinugroho dalam sambutannya yang dibacakan Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP - Staff Ahli Gubernur Bid. Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA) saat membuka acara Sosialisasi dan Indikatif Percepatan Rehabilitasi Mangrove yang digagas Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) berlangsung di Hotel Radisson Medan, Rabu(27/3/2024)

Menurut Sekda Tahun 2024, BRGM mendapatkan dukungan anggaran dari Bank Dunia dalam melaksanakan rehabilitasi ekosistem manggrove melalui program mangrove for coastal resilience (M4CR), dimana Sumut menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas yang akan ditingkatkan pengelolaan mangrove serta peningkatan mata pencaharian masayarakat setempat.

Dijelaskan, target lokasi rehabilitasi mangrove di Sumut meliputi 12 kabupaten yakni di Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Medan, Labuhan Batu, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Tapanuli tengah dengan melibatkan 34 kecamatan dan 93 desa.

"Pertemuan ini juga memiliki agenda untuk menjaring masukan dari daerah dan mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, sehingga dapat bekerja dan bersinergi dalam mempercepat gerak dan implementasi pengelolaan ekosistem mangrove yang akan kita wariskan bagi anak cucu kita," kata Sekda lagi

Arief juga mengatakan rehabilitasi mangrove di daerah itu menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, mengingat rendahnya kemampuan merehabilitas dan maraknya perambahan yang merusak peran mangrove secara ekologis maupun ekonomis.

Ia mengatakan, ekosistem mangrove berperan sangat penting baik dari sisi manfaat untuk mencegah bencana alam, menyediakan sumber makanan, jasa wisata, hingga upaya mitigasi perubahan iklim

Luas eksiting mangrove di Sumut mencapai 57.490 hektare dengan kondisi mangrove lebat seluas 42.500 hektare atau 74 persen, mangrove sedang seluas 6.112 hektare atau baik 11 persen dan mangrove jarang seluas 8.878 hektare atau 15 persen.Potensi mangrove seluas 29.417 hektare dengan areal ter-abrasi seluas 72 hektare atau 0,3 persen, lahan terbuka 2.891 hektare atau 9,9 persen, mangrove terabrasi 153 hektare atau 0,8 persen, tambak 9.418 hektare atau 32 persen dan tanah timbul 16.883 hektare atau 57 persen.

"Di Sumatera Utara sendiri sampai saat ini terdapat 47 kelompok masyarakat penggiat ekosistem mangrove dengan skema perhutanan sosial dan penanaman mangrove yang hingga pertengahan Maret ini mencapai luasan 8.307 hektare," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan BRGM, instansi yang dibentuk pemerintah melalui PP No 120 tahun 2020 dimana selama ini perannya yang semula hanya merestorasi gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, kini juga berperan dalam merehabilitasi mangrove.

Sekretaris Utama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Republik Indonesia, Dr. Ir. Ayu Dewi Utari, MSi, mengatakan Sumut memiliki kerusakan mangrove sangat besar, sehingga pihak terkait termasuk Pemprov, Aparat Penegak Hukum( APH) dan masyarakat dapat bersinergi mengatasinya.

" Percepatan rehabilitasi kerusakan mangrove tidak bisa dilakukan sendiri oleh BRGM, tapi diperlukan kerjasama instansi terkait mengatasinya," ujar Ir Ayu

Dia mengakui Sumut menjadi salah satu prioritas rehabilitasi kerusakan mangrove tersebut

Acara sosialisasi tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Dra. Manna Wasalwa Lubis, M.AP.

Sedangkan Narasumber Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut, Yuliani Siregar, pembahas Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut diwakili oleh Asisten Tindak Pidana Umum, Gatot Haryono,

Asisten Teritorial Kasdam I/Bukit Barisan diwakili oleh Kolonel Inf Andrian Siregar.

Kemudian, Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Ditjen Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan diwakili oleh Hendro Pratomo, Analis Akuakultur Ahli Muda (Online), Direktur Perencanaan Tata Ruang, Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN diwakili oleh Dr. Eko Budi Kurniawan S.T.,M.Sc,

Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional (Online), dan Onrizal, Ph.D. Perwakilan Pembahas dari Universitas Sumatera Utara. Sedangkan pesertanya berjumlah 170 orang ( pung)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News