KH. Muhammad Nuh Anggota DPD RI: Jangan Adalagi Nyawa yang Melayang Karena Pelaksanaan Pemilu

Medan, MPOL - Pernyataan tersebut meyeruak pada Focus Group Discussion (FGD) yang digelar KH Muhammad Nuh Anggota DPD RI dari Sumatera Utara.

Baca Juga:

• Halal Bi Halal ISMI, Ketua DPD RI Sultan: Ini Era Kebangkitan Melayu
• Ketua DPD RI Sultan B Najamudin Dianugerahi Doktor Honoris Causa oleh Korea Maritime & Ocean University (KMOU)
• RDPU DOB Nias, Senator Penrad Siagian Minta Pemerintah Ubah Paradigma Soal Pemekaran Daerah

Pada FGD yang dilaksanakan Sabtu (6/4/2024) di Restoran Kenanga Garden Jl. Jamin Ginting Medan.

Nuh mengatakan berdasarkan data yang saya punya pada pemilu 2019 ada 894 petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia sedangkan yang sakit 5.175 orang

Pemilu 2024 ada 57 orang meninggal dunia sedangkan yang sakit 8.381 orang, jelas ini Preseden buruk untuk demokrasi Indonesia.

Saya pribadi berharap kedepannya tidak adalagi korban jiwa dalam proses penyelenggaraan demokrasi 5 tahunan di negeri ini maka dari itu hari ini sengaja kita membuat FGD mengangkat tema " Mengkaji Model Pemilu Yang Tepat".

Dua narasumber dihadirkan pada FGD kali ini yaitu Yusrin Muhammad Nazif, SH, MH akademisi dari Universitas Sumatera Utara (USU), Assoc .Prof Dr Usman Jakfar, LC, MA ulama Sumatera Utara moderator Dody Chandra, SH praktisi hukum.

Dalam pemaparannya Yusrin mengatakan ada beberapa model pemilu yang bisa kita anut seperti Distrik single member (Daerah pemilihan dengan satu wakil) dan Distrik multi member (diwakili banyak orang) ada juga model Proporsional tertutup dan terbuka yang bisa saja menjadi alternatif model pemilu kita.

Dosen USU ini menjelaskan setiap model memiliki kelebihan dan kekurangannya masing masing.

Sedangkan Usman Jakfar mengatakan; sebagus apapun Undang - Undang kalau orang yang menyelenggarakannya tidak amanah maka semuanya akan rusak begitupun sebaliknya.

Usman juga menawarkan solusinya agar peyelenggaraan pemilu kedepannya dapat berjalan efisien dan efektif salah satu caranya adalah dengan mengganti penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslunya seharusnya diisi oleh profesional, akademisi, orang partai dan orang orang yang mempunyai integritas tinggi.

Lanjut beliau kalau menurut saya metode proporsional tertutup itu solid dan bagus untuk kita terapkan.

Pada FGD kali ini ada beberapa peserta yang dimintai pandangannya terkait tema salah satunya Irwansyah SH MH praktisi hukum, dia mengatakan kalau di Amerika pemilu berjalan luber dan jurdil hasil pemilu diketahui setelah 1 x 24 jam tetapi kalau di Indonesia sebelum pemilu sudah tahu siapa yang pemenang, sindirnya.

Masih menurut Irwansyah secara pribadi budaya politik masyarakat kita belum sampai kepada sistem pemilihan presiden secara langsung bahkan sampai 2029.

FGD dihadiri oleh tokoh-tokoh Ormas tokoh pemuda, dan praktisi hukum yang ada di kota Medan, acara ditutup dengan acara berbuka bersama.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News