Wali Kota Binjai Ikuti Rakor Inflasi, Fokus Jaga Stabilitas Harga Pangan

Binjai, MPOL - -Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., didampingi Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Binjai Drs. Hamdani Hasibuan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Binjai Gelora Jaya Ananda, S.P., serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai Irsan Firdaus, S.H., M.AP. mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Binjai Command Center (BCC), Senin (10/8). Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.

Baca Juga:

• Peredaran Sabu di Simpang Tanah Raja, Dua Pelaku Berhasil Diamankan
• Komite III DPD RI Dorong Penguatan Layanan Kesehatan Daerah untuk Sukseskan Cek Kesehatan Gratis
• 5 Produk Kosmetik yang Dapat Diproduksi Melalui Layanan Maklon Profesional

Rakor membahas langkah pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan, termasuk kondisi kenaikan harga daging ayam ras di Kota Binjai. Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan per 8 Agustus 2026, harga ayam ras di Kota Binjai tercatat Rp42.000 per kilogram dengan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar 29,78 persen.

Kenaikan tersebut antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan pasar seiring kembali beroperasinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Binjai Sumatera Utara dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Sebagai langkah pengendalian, Pemko Binjai terus melaksanakan Gerakan Pangan Murah melalui sinergi dengan Forkopimda dan Perum Bulog. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pasokan, menekan gejolak harga pangan, serta menjaga daya beli masyarakat.

Selain pengendalian inflasi, rakor turut membahas sinkronisasi layanan BPHTB dan pertanahan, integrasi data perpajakan dan pertanahan, serta sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah. Berbagai pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan publik, akurasi data, tata kelola pemerintahan, dan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.(wandi)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News