4 Pimpinan DPRD DS Dapat Mosi Tidak Percaya

Lubukpakam, MPOL -Akibat sikap dan prilaku 4 pimpinan DPRD Deli Serdang yang kabur saat sidang pembahasan P-APBD DS 2026, rakyat Deli Serdang gagal menikmati pembangunan yang semestinya sudah direalisasikan Oktober 2026 ini.

Baca Juga:

• Ngeri! Rumah Kadis Sosial Medan di Delitua Dibobol Maling Siang Hari, Motor CRF Dicuri
• Di Binjai : Wewenang Pengelolaan Sampah Dilimpahkan Ke Camat
• Sidak Kantor Camat Hinai, Plt. Bupati Langkat Tiorita Tekankan Disiplin dan Pembenahan Pelayanan Publik

Berdasar itu pula, 34 anggota DPRD DS dari lintas fraksi dan partai politik secara resmi menandatangani mosi tidak percaya atas kepemimpinan 4 Pimpinan Dewan, Ketua Zakky Shahri, S.H. (Partai Gerindra) dan para wakil ketua, I:Agustiawan Saragih (PDI-P), II:Kuzu Serasi Tarigan, S.E. (Partai NasDem) dan Wakil Ketua III: H. Hamdani Saputra, S.Sos. (Partai Golkar).

34 anggota DPRD yang menyatakan mosi tidak percaya, Kamis (15/10) di Lubuk Pakam melakukan konferensi pers dan masing-masing wakil fraksi ikut menyatakan kekecewaan atas kegagalan DPRD DS mensahkan APBD 2026 kemarin.

"Terus terang ini baru pertama sekali terjadi di DPRD Deli Serdang, dan mungkin satu satunya di Sumut. Sungguh ironis, kita jadi semakin menghianati rakyat, karena pengesehaan P APBD ini jelas bukan kepentingan dewa, tapi untuk rakyat yang harus segera mendapatkan kue pembanguan," kata politisi PKB H Rakhmadsyah.

Senada Ketua Komisi di DPRD DS, Meri Sitepu juga menyampaikan kekecewaan berat dengan sikap pimpinan dewan yang tidak akomodatif, terkesan abuse of power, sehingga menafikan fungsi dewan yang bekerja secara kolektif kolegial.

Politisi Partai Demokrat ini meniiai, pelanggaran tatib dewan dimana mereka menskor siding pengesahan APBD itu 30 menit tapi sampai seminggu kemudian tidak membuka skor yang dibukanya, sampai batas akhir pengesahan PAPBD itu pada 30 September 2026, mereka tidak memperdulikannya. Jelas jelas ini kan pelanggaran yang serius terhadap kepentingan masyarakat.

Karena itu, kami sudah membuat kesepakatan mosi tidak percaya ini dan sudah diteken 34 dari 50 anggota dewan. Kami sangat berharap pimpinan partai para pimpinan yang kurang becus ini dievauasi kembali agar kejadian serupa tidak terulang dimasa yang akan datang.

Permintaan evaluasi terhadap sikap dan prilaku 4 pimpinan dewan yang diduga bermasalah ini juga disampaikan langsung anggota DPRD DS antara lain Ketua Fraksi PKS Ustadz Andi Baso, Ketua Fraksi Demokrat/ PKB Ikhwanul, Herti Sastra Barus dari Perindo, Antoni Napitupulu dari PDIP, Dr Muhammad Hasan dan Purwaningrum dari PKB.

Menurut Ustazd Andi Baso, ketidakhadiran kembali pimpinan dewan dan pimpinan banggar dalam rapat yang diskor 30 menit itu, melahirkan kegaduhan yang luar biasa di tubuh dewan, tapi yang paling dasar bukan itu, kita sedih rakyat jadi rugi karena ini. Dewan ini bukan milik orang perorang, ini milik kita semua dan kita yang dimanahkan rakyat tentu harus berbuat untuk rakyat, bukan kepentinan pribadi atau kelompok.

Karena itu Herti minta agar pimpinan parpol dapat menegur sikap yang tidak baik ini agar tidak mengecewakan masyarakat yang sudah percaya kepada wakilnya di dewan ini.

Kekecewaan berat juga dilontarkan Antoni Napitupulu, meskipun salah satu pimpinan dewan yang tidak aspirati itu dating dari PDIP, ia merasa sikap dan prilaku seluruh pimpinan dewan saat ini wajb menjadi perhatian partai, jangan sampai kejadian serupa terulang kembali.

Karena ini bukan kepentingan pribadi maupun sekelompok orang, kita harus serin sering mendengar jeritan rakyat. Mestinta lewat pengesahan PAPBD ini, pembangunan bak sarana maupun prasarana sudah terlaksana. Ini akibat pimpinan di dewan yang tidak mementingkan aspirasi anggota dewan lainnya, bisa sebegitunya berbuat semena-mena.

Sebab itu wajarlah kalau kita menyampaikan mosi tidak percaya dan semoga akan dating pemimpin yang benar-benar amanah dan aspirasif,: ujar Purwaningrum yang juga Ketua PKB Deli Serdang. (ist)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News