Senin, 16 November 2026

Pemkab Taput Rapat Monitoring dan Evaluasi Dengan Tim Kemenko PMK Untuk Percepatan Pemulihan Pasca Bencana

Darwin Manalu - Senin, 16 November 2026 18:46 WIB
Pemkab Taput Rapat Monitoring dan Evaluasi Dengan Tim  Kemenko PMK Untuk Percepatan  Pemulihan Pasca Bencana
Ist
Wabup Deni Lumbantoruan saat melakukan rapat monitoring dan evaluasi dengan tim Kemenko PMK.
Taput, MPOL -Pemkab Taput melakukan rapat monitoring dan evaluasi dalam Percepatan Pemulihan Pascabencana bersama Tim Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia, yang berlangsung di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (16/11/2026).Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wabup Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M.Eng., serta dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, S.T., M.Si., bersama jajaran, staf ahli, tim pakar, dan tim teknis Kemenko PMK.

Baca Juga:
Dalam arahannya, deni menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi Kabupaten Tapanuli Utara.

Kehadiran Tim Kemenko PMK merupakan bagian penting dalam memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Wabup juga menegaskan bahwa pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali fasilitas yang mengalami kerusakan, tetapi juga mengembalikan kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan pelayanan dasar masyarakat.

" Pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama, koordinasi lintas sektor, serta dukungan semua pihak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah percepatan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Taput turut menyampaikan sejumlah kebutuhan dan prioritas penanganan pascabencana, meliputi percepatan pemulihan sektor perumahan dan permukiman, rehabilitasi infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Wabup menjelaskan bahwa penanganan berbagai kebutuhan tersebut memerlukan dukungan pemerintah pusat, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal dan kewenangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, peran Kemenko PMK sangat diharapkan dalam memfasilitasi koordinasi antarkementerian dan lembaga agar berbagai usulan serta kebutuhan daerah dapat ditindaklanjuti secara konkret.

Melalui forum monitoring dan evaluasi ini, Pemkab Tapanuli Utara juga berharap memperoleh arahan strategis, pendampingan teknis, serta rekomendasi dari para pakar untuk memastikan program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Pemkab siap untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mempercepat seluruh tahapan pemulihan.

Semangat Build Back Better, Safer and Sustainable menjadi landasan penting dalam proses pemulihan, yakni tidak hanya membangun kembali apa yang telah rusak, tetapi juga menciptakan kondisi masyarakat dan wilayah yang lebih aman, tangguh, serta berkelanjutan di masa mendatang.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Maju Manalu
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru