AMT Desak Copot Kasi Intel Toba

Taput, MPOL - Seratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toba (AMT) unjuk rasa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Toba, Rabu (24/1) dengan membawa salib dan peti mati.

Baca Juga:

Sebut penegakan hukum Kejari Toba sedang berduka dan mati suri dalam penanganan tindak pidana korupsi. Desak Kajari Toba Dohar Nainggolan copot Kasi Intel Oloan dari jabatannya.

Dengan pengawalan polisi Toba, Aksi unjuk rasa itu di depan kantor Kejari Toba itu sempat membuat macet lalu lintas.

" Permainan oknum Kejari Toba dalam menegakkan hukum tidak menghargai hak asasi manusia. Termasuk Kasat Intel Oloan Sinaga yang tidak layak menjadi Kasi Intel Kejari Toba, " suara orator aksi Prengky Silitonga.

Marilah pak Kajari yang baru saja menjabat berpihak kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan supermasi hukum di Kabupaten Toba.

" Terhadap Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024, kami berharap Kajari Toba dan Forkopimda netral, " tegasnya sambil memanggil nama Kajari untuk keluar mendengarkan tuntutan pengunjuk rasa.

Tanpa kehadiran Kajari Toba, Preddy Silitonga terus mengumandangkan tuntutan demi tuntutan.

Copot Kasi Intel dengan alasan, setiap pelaporan masyarakat tidak ada kepastian hukum (tidur). Dan kami menduga adanya indikasi penekanan Kepala Desa (Kades) untuk memenangkan salah satu Caleg.

Kemudian, sudah sejauh mana kasus pengaduan masyarakat/Lembaga Swadana Masyarakat (LSM) dugaan tindak pidana korupsi pasa Dinas Pendidikan, Dinas PMD, Dinas PUTR, SMAN 1 Balige terkait Dana BOS tahun 2020 hingga 2023 serta Dana Desa Siantar Narumonda IV Kecamatan Siantar Narumonda tahun anggaran 2019 hingga 2022.

Dan pemungutan dana dari sekolah/Dana BOS untuk keperluan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) perihal sosial hukum, dimana pengelolaan Dana Bos sudah diperuntukkan sesuai dengan Juknis yang sudah ditentukanditentukan berdasarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Sehingga kami mempertanyakan darimana sumber dana JMS. Dimana pihak sekolah harus membayar 1 juta per sekolah.

Sementara dalam Juknis nya tidak ada dianggarakan untuk JMS. " Apa dasarnya Kasi Intel memungut biaya tersebut yang kami anggap sudah menyalahi aturan dan sudah termasuk pemerasan dengan menggunakan kekuasaan jabatan," ungkapnya.

Selanjutnya kami juga mempertanyakan mengenai Pengamanan Proyek Strategis (PPS) yang sudah menandatangani fakta integritas dengan Dinas PUTR.

" Proyek mana saja yang dijadikan proyek strategis serta penyimpangan apa yang sudah ditemukan Kejari Toba tentang PPS, sementara fakta di lapangan banyak kejanggalan, seperti mutu pekerjaan dan tenggang waktu tidak sesuai dengan kontrak dan RAB, "sebutnya.

Bersamaan, orator Hotlan Siagian menuntut keadilan yang tidak ada di Kejari Toba. Terbukti, laporan 4 tahun yang lalu sampai sekatang belum tuntas." Buka kembali berkas itu," pintanya.

Usai unjuk rasa di kantor Kejari Toba, para pengunjuk rasa lalu melanjutkan aksinya ke kantor Inspektorat Toba.

" Usai dari kantor inspektorat, kami akan kembali lagi ke kantor Kejari Toba. Sampai ada jawaban dari Kajari Dohar Nainggolan," ungkapnya.

Kajari Taput Dohar Nainggolan melalui Kasi Intel Oloan Sinaga saat dikonfirmasi media ini melalui selulernya membantah tuduhan yang disuarakan saat unjuk rasa.

" Itu tidak benar. Saat utusan demo kami terima tadi dikantor tidak ada menunjukkan bukti-bukti seperti yang disuarakan," ungkapnya.

Semua berjalan sesuai mekanisme. Baik itu tuduhan Jaksa Masuk Sekolah dengan pungutan 1 juta per sekolah, tindak pidana korupsi pada dinas terkait dan sekolah SMAN 1 Balige dan Pengamanan Proyek Strategis.

" Tuduhan itu tidak benar. Kan ada inspektorat," katanya.

Orator aksi Prengky Silitonga bersama Aliansi Masyarakat Toba (AMT).

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News