DR. Lily: Perlu Kordinasi dan Kolaborasi Dalam Upaya Tanggulangi Kemiskinan

Medan, MPOL -Anggota DPRD Medan, DR. Dra. Lily, MBA, MH, menegaskan perlu adanya kordinasi dan kolaborasi umtuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kota Medan.

Baca Juga:

Penegasan ini disampaikan Lily saat menggelar sosialisasi Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan, Minggu siang (15/12/24) di Jalan Periuk No. 6, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Hadir dalam sosialisasi itu antara lain Lurah Sei Putih Tengah, Muhammad Awaluddin Syahputra, perwakilan Kecamatan Medan Petisah, Masdewa, perwakilan Dinsos Medan, Indra Kesuma, dan ratusan warga.

Lily menjelaskan, dengan adanya Perda Penanggulangan Kemiskinan ini, pemerintah berusaha memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, seperti kebutuhan pangan, perumahan, air, sanitasi, keamanan, dan lainnya.

"Misalnya dengan cara penyaluran bantuan sosial kepada warga yang tidak mampu. Tapi dengan catatan, warga yang tidak mampu tersebut harus masuk dulu ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," ungkap Lily.

Lebih lanjut politisi perempuan PDI Perjuangan itu menjelaskan, terkadang meski sudah masuk dalam DTKS, belum tentu juga menerima bantuan. "Karena tergantung juga dengan kemampuan anggaran. Jadi, ada skala prioritas bagi penerima," tegasnya.

Untuk masuk dalam DTKS itu, lanjut Lily, ada prosesnya. Pertama pendataan oleh Kepling. Kemudian dilakukan survey oleh dinas sosial. Selanjutnya dilakukan musyawarah kelurahan (muskel) untuk menetapkam siapa-siapa saja yang akan masuk DTKS.

"Untuk itu kita berharap Kepling melakukan pendataan secara benar. Jangan sampai terjadi pilih kasih. Artinya, jangan sampai warga yang mampu masuk DTKS, sementara warga yang miskin tak masuk," ujar Lily.

Begitu juga dalam penyaluran bantuan, imbuhnya, hendaknya harus lebih selektif. Bila warganya dulu miskin, tapi sekarang sudah mampu atau sejahtera, maka ini harus disalurkan kepada yang lain. Mareka yang telah mampu tadi, selanjutnya dicoret dari DTKS, dan dimasukkan warga yang kurang mampu sebagai pengganti.

"Artinya, bantuan itu harus benar-benar tepat guna dan tepat sasaran," tegas Lily, yang terpilih untuk ketiga kalinya sebagai anggota DPRD Medan dari tiga parpol berbeda.

Untuk itu, lanjut Lily, dalam upaya penanggulangan kemiskiman di Kota Medan, juga diperlukan adanya kordinasi dan kolaborasi masyarakat dengan segenap elemen masyarakat dan para pemangku kebijakan.

"Kalau saling mendukung, setidaknya bisa mengurangi angka kemiskinan. Dengan kata lain, tidak bisa diemban oleh satu instansi saja. Artinya yang kondisi tidak sejahtera, harus menjadi sejahtera. Dimana yang perlu dirubah kualitas pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan," ungkapnya.

Makanya, kata Lily, juga dibutuhkan peningkatan keterampilan dan keterbukaan lapangan pekerjaaan, sehingga tingkat pengangguran berkurang. Begitu juga dari sisi UMKM, harus menjadi perhatian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Tadi beberapa penanya secara jelas mereka punya usaha UMKM dan kegiatan yang bersifat jasa seperti bank sampah ini harus didukung. Karena kita tahu saat ini kondisi perekonomian masih belum stabil. Bila ada warga yang bergerak dalam usaha kemandirian, tentunya harus didukung," pungkasnya. **

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News