Potensi Cuan Gede bagi Pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis

Medan, MPOL: Program "Makan Bergizi Gratis" yang diluncurkan pemerintah membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) untuk meraih keuntungan. Potensi ini disampaikan dalam webinar yang digelar Alatan Asasta Indonesia bersama Badan Gizi Nasional (BGN) pada Rabu, 12 Februari 2025.

Baca Juga:

• PMPHI Sumut Tak Yakin Kejagung Memanggil Erick Thohir
• Kanwil Kemenagsu Ikuti Gelaran Indonesia Khataman Al Quran, 14.089 Kali Khatam
• Pemerintah Jepang Berikan Bantuan Hibah Dua Sekolah di Jambi dan di Sumut

Acara tersebut menghadirkan Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Nasional BGN, Dr. Nurjaeni, SSi., MSR, dan pakar kebijakan publik, Harmada Sibuea, M.Sc., M.H. Webinar ini diikuti oleh lebih dari 100 pelaku usaha nasional, terutama dari sektor kuliner seperti katering dan jasa boga.

Program yang Menguntungkan UMKM

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan gizi anak-anak, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia. Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk membangun 5.000 dapur sentral di 83.000 desa dan kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.548 dapur akan dikelola oleh koperasi, BUMDes, dan UMKM.

"Ini kesempatan besar bagi UMKM. Mereka bisa menjadi mitra pemerintah sebagai pengelola dapur sentral, pemasok bahan baku seperti beras, sayuran, ikan, susu, dan telur, serta mitra distribusi," jelas Dr. Nurjaeni.

Setiap mitra akan diminta menyediakan 3.000 porsi makanan bergizi per hari dengan harga Rp 15.000 per porsi. Jika dihitung, mitra bisa meraih keuntungan sekitar Rp 6 juta per hari. Pendaftaran sebagai mitra dapat dilakukan secara online melalui portal resmi BGN.

Peluang Besar di Sektor Pengadaan Pemerintah

Harmada Sibuea menambahkan, pengadaan pemerintah adalah peluang besar bagi pengusaha lokal. Selain Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah secara rutin menganggarkan dana untuk pengadaan konsumsi seperti snack, makan siang, dan makanan penambah daya tahan tubuh. Nilai anggarannya mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

"Pemerintah juga mendorong pengusaha lokal untuk segera mengurus sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) agar produk mereka lebih mudah masuk dalam pengadaan pemerintah," ujarnya.

Ia mengajak para pelaku usaha untuk memanfaatkan berbagai platform pengadaan pemerintah seperti tender, e-katalog, dan pengadaan langsung. Dengan begitu, UMKM bisa ikut serta dalam proyek pemerintah dan memanfaatkan potensi keuntungan yang besar.

Program ini diharapkan tak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan lebih banyak UMKM di seluruh Indonesia.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PMPHI Sumut Tak Yakin Kejagung Memanggil Erick Thohir

Kanwil Kemenagsu Ikuti Gelaran Indonesia Khataman Al Quran, 14.089 Kali Khatam

Pemerintah Jepang Berikan Bantuan Hibah Dua Sekolah di Jambi dan di Sumut

1.999 Jemaah Haji Sumut Belum Lunasi Bipih, Waktu Pelunasan Diperpanjang 24 Maret sampai 17 April 2025

Pembatasan Operasional Angkutan Barang Diberlakukan di Sumut, Prioritaskan Kelancaran Mobilitas Mudik Lebaran 2025

LIRA Sumut Buka Puasa Bersama Anak Yatim