Jakarta, MPOL -
Koperasi Merah Putih memacu pertumbuhan Ekonomi demikian Ketua
Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi disela-sela Raker dengan Kementerian
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI, Rabu (14/5) di
DPD RI Jakarta.
Baca Juga:
Menurutnya kami mengawasi pembentukan
Koperasi Merah Putih ini agar tidak menjadi semacam lembaga politik dan tidak membuat kelompok masyarakjat berbenturan.
Diharapkan kehadiran
Koperasi Merah Putih di setiap desa akan dapat memperkecil friksi politik usai pemilihan kepala daerah selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi pedepedesaan
Tidak jarang usai pemilihan kepala desa (Pilkades) terjadi pertikaian politik yang dikhawatirkan mengganggu pembangunan ekonomi pedesaan. Bahkan pertikaian itu bisa berlangsung bertahun-tahun sehingga menghambat pembangunan,
"Karena itulah kami mengawasi pembentukan
Koperasi Merah Putih ini agar tidak menjadi semacam lembaga politik dan tidak membuat kelompok masyarakjat berbenturan."
Dengan adanya koperasi desa justru para tokoh masyarakat desa yang berlawanan bisa berbaur dan bersama-sama mengelola ekonomi melalui koperasi. Hanya saja Nawardi tidak memerinci potensi praktik politik apa yang dikhawatirkan dalam mengelola koperasi. Lebih jauh politisi itu mengatakan bahwa kehadiran
Koperasi Merah Putih tidak akan berbenturan dengan badan usaha milik desa (Bumdes) yang sudah ada, termasuk koperasi yang sudah berjalan. Menurutnya, landasan pembentukan kopeasi itu adalah Inpres No IX dan Kepres No IX Tahun 2025 selain Peraturan Menteri. Selain melakukan pengadaan barang harian kebutuhan rumah tangga biasa, koperasi tersebut juga akan mengelola barang bersubsidi seperti bahan bakar, dan gas elelpiji.
Untuk itu adanya wacana untuk merevisi Undang-Undang
Koperasi untuk mengadopsi praktik
Koperasi Merah Putih. Akan tetapi, revisi itu akan dilakukan sambil koperasi tersebut tetap berjalan, tutur Ahmad Nawardi.***
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani