Tiga tanggal, tiga tokoh, satu peristiwa yang sama langkanya. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden. Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari kursi Presiden. Pada 12 November 2026, Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari kursi Wakil Presiden. Dalam lebih dari delapan dekade usia republik, hanya segelintir kali puncak kekuasaan ditinggalkan oleh pemegangnya sendiri.
Baca Juga:
Ketiganya sama-sama meninggalkan jabatan, tetapi tidak dengan cara, alasan, dan makna yang sama. Membandingkan ketiganya membantu kita menjawab tiga pertanyaan: bagaimana hukum mengatur berakhirnya kekuasaan, bagaimana politik mengelola krisis legitimasi, dan mengapa budaya kita begitu jarang melahirkan pejabat yang bersedia mundur.
I. 1956: Hatta Mundur karena Prinsip
Pada 20 Juli 1956, Hatta menulis surat kepada Ketua DPR Sartono bahwa ia ingin meletakkan jabatan. Surat itu didiamkan, lalu ditegaskan kembali pada 23 November, dan Hatta resmi berhenti pada 1 Desember 1956 setelah DPR menyetujuinya (Noer, 1990: 482; Tirto.id, 2017). Ia tidak tersangkut perkara apa pun. Ia mundur karena perbedaan prinsip dan pandangan tentang arah negara. Inilah pengunduran diri dalam bentuknya yang paling murni: sukarela, berprinsip, dan tanpa tekanan hukum.
II. 1998: Soeharto Menyatakan Berhenti di Bawah Tekanan
Empat puluh dua tahun kemudian, pada pagi 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan pernyataan di Istana Merdeka bahwa ia menyatakan berhenti dari jabatan Presiden. Kata "berhenti" dipilih dengan cermat, karena itulah istilah yang dikenal Pasal 8 UUD 1945 sebelum perubahan. Wakil Presiden B.J. Habibie hari itu juga mengucapkan sumpah di hadapan Mahkamah Agung (Habibie, 2006). Berbeda dengan Hatta, Soeharto berhenti di bawah tekanan luar biasa: krisis moneter, gelombang demonstrasi mahasiswa, desakan pimpinan DPR, dan surutnya dukungan para pembantunya sendiri.
III. 2026: Gibran Menyatakan Berhenti di Tengah Putusan Pengadilan
Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR Ahmad Muzani, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri (Suara.com, 12/11/2026). Pangkalnya adalah syarat pendidikan. UU Pemilu mensyaratkan calon berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat (Pasal 169 huruf r UU No. 7 Tahun 2017). Pencalonan Gibran dimungkinkan setelah Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon, sementara untuk syarat pendidikan ia menggunakan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tidak mendiskualifikasi Gibran, tetapi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA; dokumen yang ada hanya membuktikan kehadiran, bukan kelulusan (detikNews, 2026b). Mahkamah Agung, melalui Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026, menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum karena penerbitannya melanggar asas kecermatan (Kompas.com, 10/11/2026). Di DPR, usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) didukung sekitar 120 anggota dari delapan fraksi (IDN Times, 12/11/2026). Pada 10 November, Gibran menyampaikan niat mundur kepada Presiden (Antara, 11/11/2026; CNN Indonesia, 10/11/2026), dan dua hari kemudian suratnya diserahkan.
IV. Pisau Analisis
Dari ilmu hukum, teori negara hukum menuntut supremasi hukum (Dicey, 1885; Asshiddiqie, 2006), dan teori konstitusionalisme menuntut kekuasaan dibatasi konstitusi, termasuk dalam cara ia diakhiri (Asshiddiqie, 2006). Teori jenjang norma mengajarkan bahwa keabsahan tindakan hukum bersumber dari norma yang lebih tinggi (Kelsen, 1945); teori tujuan hukum mengingatkan bahwa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian kerap bertegangan (Radbruch, 1932); dan teori sistem hukum menunjukkan bahwa hukum bekerja melalui struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1975).
Dari ilmu politik, kekuasaan modern sah karena bersandar pada aturan yang rasional dan legal (Weber, 1922; Budiardjo, 2008), dan sistem politik bertahan karena dukungan menyeluruh warga terhadap lembaganya (Easton, 1965). Sistem presidensial rentan karena masa jabatannya kaku (Linz, 1990), dan krisisnya kini kerap berakhir lewat pemakzulan atau pengunduran diri (Pérez-Liñán, 2007). Demokrasi bertahan bila elite menahan diri dalam memakai kewenangan (Levitsky & Ziblatt, 2018). Dari ilmu budaya, teori budaya politik membedakan budaya kaula dari budaya partisipan (Almond & Verba, 1963), sementara kajian tentang mentalitas, konsep kekuasaan, jarak kekuasaan, dan rasa malu menjelaskan perilaku elite (Koentjaraningrat, 1974; Anderson, 1972; Lubis, 2001; Hofstede, 2001; Benedict, 1946).
V. Kacamata Hukum: Mundur, Berhenti, Diberhentikan
UUD 1945 membedakan "berhenti" dari "diberhentikan" (Pasal 8 ayat (1) UUD 1945). "Diberhentikan" adalah jalan pemakzulan yang panjang: usul DPR, putusan MK, lalu keputusan MPR, dengan alasan yang limitatif, termasuk bila terbukti tidak lagi memenuhi syarat (Pasal 7A dan 7B UUD 1945; Zoelva, 2005; Asshiddiqie, 2007). "Berhenti" adalah tindakan sepihak; konstitusi hanya mengatur akibatnya, yakni kewajiban MPR memilih pengganti dari dua calon usulan Presiden dalam enam puluh hari (Pasal 8 ayat (2) UUD 1945; Kompas.com, 12/11/2026a).
Tiga peristiwa itu memperlihatkan evolusi prosedurnya. Pada 1956, DPR memutus menerima pengunduran diri Hatta. Pada 1998, pernyataan berhenti Soeharto langsung disusul sumpah penggantinya. Pada 2026, tidak ada persetujuan lembaga mana pun yang disyaratkan; yang ada hanyalah kewajiban MPR mengisi kekosongan.
Dari kacamata Stufenbau, paradoks perkara Gibran terang. Surat keterangan penyetaraan adalah norma konkret di jenjang terbawah dari rantai syarat yang bersumber pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Ketika fondasinya batal, keabsahan jabatan di atasnya ikut dipertanyakan, meski jabatan itu tidak pernah dibatalkan. Dengan berhenti, Gibran menutup jalan pemakzulan; HMP kehilangan objek, dan tidak akan ada putusan MK yang secara definitif menjawab soal pemenuhan syarat. Dalam kerangka Radbruch, kepastian dan kemanfaatan didahulukan dengan harga keadilan prosedural yang tidak tuntas (Radbruch, 1932).
Akibat hukumnya ada empat. Tindakan Gibran selama menjabat tetap sah, karena berhentinya berlaku ex nunc dan berlaku asas praduga keabsahan, vermoeden van rechtmatigheid (Hadjon dkk., 1993; Ridwan HR, 2006). Putusan kasasi MA telah berkekuatan hukum tetap, dan peninjauan kembali tidak menunda pelaksanaannya (Pasal 66 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009; Indroharto, 1993). Selama tidak ada dokumen kelulusan lain yang sah, syarat pendidikan untuk pencalonan berikutnya, yang telah disuarakan sebagian relawan untuk 2029, belum terpenuhi (Lombok Post, 2026). Terakhir, asas kecermatan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 menuntut evaluasi atas pejabat penerbit dan pihak yang memverifikasi syarat calon.
VI. Kacamata Politik: Stabilitas, Legitimasi, dan Masa Depan
Narasi para pelaku seragam. Gibran menyebut berhentinya sebagai keputusan pribadi demi pemerintahan yang lebih tenang, bukan karena tak sanggup, dan membantah kaitannya dengan polemik ijazah (detikNews, 2026a). Presiden Prabowo menerimanya dengan berat hati (VIVA, 13/11/2026). Joko Widodo menyebutnya dinamika politik yang lumrah dan mengingatkan bahwa jabatan hanya sementara (Kompas.com, 12/11/2026b; Tempo.co, 12/11/2026). Sarifuddin Sudding menilainya menjaga stabilitas dan kepastian hukum (DPR RI, 2026), dan sejumlah pakar memandangnya opsi paling etis (Katadata, 2026).
Suara kritis juga nyata. Niat mundur muncul sebelas hari setelah putusan MA dan di tengah menguatnya HMP, dan rencana menguji dokumen di peradilan dinilai sebagian pakar tidak menghormati putusan MK dan MA (Antara, 2026). Weber membedakan etika keyakinan dari etika tanggung jawab (Weber, 1919); berhenti dapat dibaca sebagai etika tanggung jawab, tetapi etika konstitusi menuntut pula kejujuran tentang alasan dan ketundukan pada putusan (Asshiddiqie, 2014). Istana yang tidak menahan dan parlemen yang memakai instrumen konstitusional mencerminkan kesabaran institusional (Levitsky & Ziblatt, 2018).
Bagi politik ke depan, ada dua jejak. Pertama, preseden bahwa krisis legitimasi dapat diselesaikan tanpa pemakzulan: berguna, tetapi berisiko menjadi jalan pintas untuk menghindari pemeriksaan konstitusional (Pérez-Liñán, 2007). Kedua, peta menuju Pemilu 2029 akan bergeser: pengisian kursi wakil presiden mengubah keseimbangan koalisi, dan perdebatan tentang politik kekerabatan serta syarat calon hampir pasti menguat. Yang dipertaruhkan adalah dukungan warga terhadap pemilu sebagai mekanisme yang jujur (Easton, 1965).
VII. Kacamata Budaya: Mengapa Mundur Menjadi Barang Langka
Dari tiga peristiwa itu, hanya Hatta yang mundur tanpa tekanan. Soeharto dan Gibran sama-sama menyatakan berhenti ketika jalan lain telah menyempit. Di jajaran pejabat, sorotan etis jarang berujung mundur; yang lebih sering terdengar adalah dalih menunggu putusan pengadilan.
Mochtar Lubis menyebut watak feodal dan keengganan bertanggung jawab sebagai ciri perilaku elite kita (Lubis, 2001). Koentjaraningrat mencatat mentalitas menerabas yang mengejar hasil tanpa menghargai proses (Koentjaraningrat, 1974). Anderson menunjukkan bahwa dalam konsep kekuasaan Jawa, kekuasaan dihimpun dan dijaga, bukan dilepas; melepaskan jabatan mudah dibaca sebagai hilangnya wibawa (Anderson, 1972). Jarak kekuasaan yang tinggi membuat publik segan menuntut atasan bertanggung jawab (Hofstede, 2001).
Di masyarakat yang oleh Benedict disebut berbudaya malu, pejabat yang gagal memilih mundur untuk memulihkan kehormatan (Benedict, 1946). Di negeri kita, rasa malu kerap melekat pada hilangnya jabatan, bukan pada kegagalan menjalankannya. Budaya politik yang masih bercorak kaula menempatkan warga sebagai penerima keputusan, bukan pengawas kekuasaan; hanya budaya partisipan yang mampu memaksa akuntabilitas (Almond & Verba, 1963).
Namun memilih berhenti ketimbang bertahan sampai titik akhir tetap menyimpang dari kebiasaan elite kita. Apakah langkah Gibran menjadi awal kebangkitan budaya mundur atau sekadar langkah taktis, bergantung pada budaya hukum yang mengitarinya, yakni sikap dan nilai masyarakat serta elite terhadap hukum (Friedman, 1975).
VIII. Penutup: Dari Pengecualian Menjadi Kebiasaan
Budaya tidak lahir dari teks undang-undang, melainkan dari perilaku yang diulang dan dihargai (Rahardjo, 2009). Karena itu, tiga langkah diperlukan: MPR menunaikan kewajiban mengisi kursi wakil presiden tepat waktu dan secara terbuka; verifikasi syarat calon pejabat negara dibuat substantif agar kasus serupa tidak berulang; dan kode etik penyelenggara negara memuat kewajiban moral untuk mundur bila syarat jabatan terbukti tidak terpenuhi (Asshiddiqie, 2014).
Hatta mundur karena prinsip. Soeharto menyatakan berhenti karena desakan zaman. Gibran menyatakan berhenti di bawah bayang-bayang putusan. Jabatan memang sementara, tetapi konstitusi, dan budaya yang menjaganya, tidak boleh sementara. Semoga kelak mundur dari jabatan dipandang sebagai kehormatan, bukan kekalahan.
Prof. Dr. OK. Saidin, S.H., M.Hum., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani
