OJK Selenggarakan Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah

Jakarta, MPOL - Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan pentingnya upaya pengembangan ekonomi daerah untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional antara lain dengan mengembangkan sektor agrikultur, pariwisata dan ekonomi kreatif.

Baca Juga:

• Bank Sumut Raih Penghargaan OJK sebagai Bank Teraktif Melakukan Literasi Keuangan ke Sekolah
• OJK Terbitkan Dua POJK Mengenai Bursa Mineral dan Komoditas Strategis
• Lamhot Sinaga Berkomitmen Terus Mendukung Pengembangan Potensi Pariwisata, Pertanian dan Ekonomi Kreatif di Taput

Demikian disampaikan Mahendra saat membuka Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah bertema "Peningkatan Nilai Tambah Ragam Keunggulan Daerah Melalui Sinergi Hilirisasi Agrikultur, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Mendukung Peluang Pendalaman Pasar Sektor Jasa Keuangan" di Jakarta, Senin.

"Saat ini, pertumbuhan ekonomi nasional tidak lagi cukup hanya bertumpu pada motor-motor tradisional yang bergantung kepada ekonomi global. Kita harus memperkuat motor-motor pertumbuhan baru berbasis ekonomi domestik, yang berarti pertumbuhan ekonomi daerah menjadi taruhan penting bagi ketahanan ekonomi nasional," kata Mahendra.

Menurutnya, OJK selama ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah khususnya di sektor agrikultur, pariwisata dan ekonomi kreatif dengan mengarahkan pembiayaan atau penyaluran kredit serta melibatkan asuransi untuk menjaga risiko yang muncul.

"Ada keterlibatan dari asuransi untuk meng-cover kemungkinan risiko gagal panen atau risiko dari bencana alam yang disebut dengan produk asuransi parametrik. Sehingga bisa mengurangi beban yang bisa ditanggung atau dibebankan kepada petani yang menjadikan keseluruhan aktivitasnya tidak visible secara bisnis dan tidak cukup laik secara penilaian kredit dan pembiayaan," katanya.

Mahendra menjelaskan, yang dilakukan oleh OJK selama ini selain mendorong pembiayaan atau akses keuangan kepada pelaku usaha di sektor agrikultur, pariwisata dan ekonomi kreatif, namun di lain pihak juga membentuk ekosistem sektor usaha yang lengkap.

Dikatakannya, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah memerlukan pendekatan baru yakni dengan membangun ekosistem pembiayaan yang mampu memahami karakter unik dari sektor ini, seperti penggunaan intellectual property rights sebagai agunan alternatif, serta penerapan alternative credit scoring.

Acara konferensi ini juga dihadiri mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga S. Uno, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, Menteri PANRB 2022–2024 Azwar Anas, Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat, Staf Khusus Gubernur, Ketua Bidang Komunikasi Sosial Cyril Raoul Hakim, dan Komisioner LMKN Marcell Siahaan.

Kontribusi Pasar Modal

Sementara itu, Deputi Komisioner Hubungan Internasional, APU-PPT, dan Daerah OJK Bambang Mukti Riyadi mewakili Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi dalam sambutannya menggarisbawahi pentingnya sinergi produk keuangan dalam mendukung sektor ekonomi kreatif.

"Pengembangan sektor ekonomi kreatif tidak dapat terlepas dari ketersediaan produk keuangan yang mendukung. Selain pembiayaan dari perbankan, kini pelaku ekonomi kreatif juga mulai memanfaatkan pasar modal dan modal ventura, termasuk securities crowdfunding," ungkap Bambang.

Lebih lanjut, OJK menekankan bahwa untuk mewujudkan peningkatan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, integrasi sektor riil sebagai perwakilan growth-led finance model dan sektor jasa keuangan sebagai finance-led growth model sangat diperlukan dalam rangka menciptakan ragam produk dan layanan lembaga jasa keuangan (LJK) yang inovatif guna mendukung peningkatan kapasitas sektor riil.

OJK juga mendorong penguatan peran sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang dilaksanakan dalam wadah Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bersama para pemangku kepentingan.

Program PED diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah melalui kolaborasi lintas entitas dalam menghadapi tantangan operasional dan pemasaran, serta menjaga keberlanjutan produktivitas sektor riil. Pada akhirnya, langkah ini diharapkan memperdalam pasar sektor jasa keuangan dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, serta sejalan dengan Asta Cita dan Program Prioritas Pemerintah.

Sejak tahun 2024, kolaborasi lintas pemangku kepentingan telah berjalan dengan fokus utama pada hilirisasi sektor agrikultur. Untuk memperluas manfaat, implementasi Program PED kini diperluas ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui konferensi ini, para peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai potensi hilirisasi sektor agrikultur, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Selain itu, diharapkan pula terbangun sinergi kemitraan dalam mengembangkan keunggulan daerah dan memperluas pemanfaatan produk/layanan sektor jasa keuangan melalui kolaborasi di bawah wadah TPAKD, sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. ***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News