BI P.Siantar Gelar HLM & Sepakati 8 Daerah Sisibataslabuhan Optimalkan Pengendalian Inflasi Serta Perluasan Digitalisasi

P.Siantar, MPOL -Bank Indonesia Perwakilan Pematangsiantar menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel JW Marriot Medan, Rabu (22/05/2024).

Baca Juga:

• Oktober 2025, Polsek Medan Tembung Gulung 25 Pelaku Kejahatan Jalanan-6 Begal dan Pencuri Steling Burger
• Perjuangan DPD RI Adalah Jalan Panjang Menjaga Keadilan Daerah
• Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Legislator Gerindra Sebut Standar Pelayanan Tetap Terjaga

Dalam kegiatan tersebut disepakati dengan komitmen bersama oleh pemerintah daerah Sisibataslabuhan yang berisikan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan pengendalian inflasi dan memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar Muqorobin dalam relisnya melalui Humas, Kamis (23/05/2024).

Disebutkan Muqorobin, salah satu komitmen dalam pengendalian inflasi meliputi wilayah kerja Bank Indonesia (BI) Pematangsiantar terdiri dari, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun , Batu Bara, Asahan, Tanjung Balai, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan (SisibatasLabuhan) ialah pentingnya penguatan ketersediaan pasokan melalui kerjasama antar daerah.

Kerjasama antar daerah perlu dilakukan untuk memberikan kepastian pasokan ketika terdapat daerah produsen yang surplus komoditas dapat mengirimkan ke daerah yang mengalami defisit.

"Selain itu guna membantu percepatan transaksi pemerintah daerah, seluruh pemda bersepakat untuk mengakselerasi penerbitan dan implementasi KKI bekerja sama dengan bank RKUD, ucapnya.

Lebih lanjut, Muqorobin menjelaskan, komitmen bersama yang dihasilkan dalam HLM TPID dan TP2DD tersebut antara lain penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok melalui kerjasama antar daerah, pemanfaatan teknologi pertanian terkini untuk mendorong produktivitas pertanian, pengendalian inflasi dan intervensi langsung melalui pelaksanaan program pasar murah terjadwal hingga penguatan dalam penyediaan data center untuk memperkuat pengambilan kebijakan dalam upaya pengendalian inflasi di daerah.

Sementara itu, dalam upaya mendorong memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah, beberapa komitmen yang dihasilkan antara lain koordinasi yang berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia dan Bank Sumut untuk meningkatkan implementasi elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat terkait layanan pembayaran digital khususnya retribusi dan pajak daerah.

Ke depan, tantangan dalam upaya pengendalian inflasi dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah tentu tidak mudah.

Meskipun demikian, seluruh Kepala Daerah telah berkomitmen untuk terus mendorong berbagai upaya agar volatilitas dan tingkat harga bahan pokok dapat terjaga serta kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi secara digital dapat terus ditingkatkan, pungkasnya.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News