ICDX Sebut Pentingnya Perlindungan Masyarakat

Jakarta, MPOL-Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (ICDX) atau Bursa Commodity and Derivatives Indonesia memandang pentingnya melindungi masyarakat khususnya nasabah yang bertransaksi di perdagangan berjangka komoditas (PBK).

Baca Juga:

• Sembelih Hewan Kurban 24 Ekor, Ketua Gerindra Sumut Berharap Semangat Kebersamaan dan Kepedulian Sosial Terus Terjaga
• Polda Sumut Bagikan 4.976 Paket Daging Kurban Kepada Masyarakat, Sapi Kurban Kapolda Berbobot 1 Ton
• Idul Adha dan Semangat Berbagi, Bank Sumut Salurkan Ratusan Paket Daging Kurban untuk Masyarakat

Sebab, pengembangan industri ini memerlukan kepercayaan masyarakat. Terkait dengan kegiatan perlindungan masyarakat ini, kami berharap dapat dilakukan secara bersama-sama atau kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditas.

Hal tersebut disampaikan Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama ICDX pada Acara Penutupan Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang digelar di Jakarta, Sabtu 12 Oktober 2024.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, dalam hal perlindungan masyarakat, ICDX telah melakukan 2 hal. hal-hal yang bersifat preventif dan kuratif.

Dalam hal preventif, ICDX secara berkelanjutan melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait industri perdagangan berjangka komoditi. Melalui ICDX Academy, kami secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada masyarakat terkait industri Perdagangan Berjangka Komoditi.

Selain itu, ICDX juga secara terus menerus menyampaikan informasi positif terkait industri perdagangan berjangka komoditi ini kepada masyarakat baik itu melalui media sosial maupun media massa, kata Fajar.

"Sedangkan dalam kategori kuratif, ICDX melalui team mediasi menjadi penghubung dan melakukan mediasi antara masyarakat dalam hal ini nasabah yang melakukan transaksi dengan pialang berjangka apabila terjadi perselisihan. Selain itu, ICDX juga aktif berkoordinasi dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pemberitahuan adanya Pialang Ilegal ke Bappebti dan permohonan pemblokiran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika", ungkap Fajar Wibhiyadi.

Terkait perlindungan kepada masyarakat, sepanjang tahun 2023 Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah melakukan pemblokiran 1.855 situs investasi ilegal.

Adapun pemblokiran bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di Industri Perdagangan Berjangka Komoditi.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News