2 Eks Pejabat BPN dan 2 Pejabat PTPN I Didakwa Korupsi Jual Aset Rp 263 M

, MPOL - 2 Eks Pejabat BPN dan 2 Pejabat PTPN I Didakwa Korupsi Jual Aset Rp 263 M

Baca Juga:

• Direktur MATA Pelayanan Publik: Masyarakat Lebih Berhak Atas Tanah HGU yang Ditelantarkan PTPN
• Beraksi di 23 TKP, 2 Spesialis Curanmor di Medan Ditembak
• Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan Bongkar pengoplosan Gas Subsidi

Medan, MPOL : 2 Pejabat eks Badan Pertanahan Nasional( BPN) Sumut dan 2 Pejabat PTPN I Regional I, Selasa (201/2026) mulai diadili di Pengadilan Tipikor Medan didakwa korupsi penjualan aset BUMN sehingga negara dirugikan Rp 263 miliar

Keempat terdakwa itu Askani selaku eks Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara (Sumut), Abdul Rahim Lubis selaku eks Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Irwan Perangin-angin selaku eks Direktur PTPN II, dan Iman Subakti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP).

Jaksa Penuntut Umum( JPU) Hendri Sipahutar dalam surat dakwaannya menjelaskan, keempat terdakwa melakukan korupsi secara bersama-sama hingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara mencapai Rp263,4 miliar.

Terdakwa Askani dan Abdul berperan sebagai orang yang diduga menyetujui penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT NDP tanpa dipenuhi kewajiban penyerahan paling sedikit 20 persen lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang direvisi menjadi HGB karena revisi tata ruang kepada negara.

Keduanya juga diduga telah melakukan pengembangan dan penjualan lahan HGU yang diubah menjadi HGB tersebut kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR). Sehingga, mengakibatkan hilangnya aset negara sebesar 20 persen.

Sementara, Irwan dan Iman merupakan orang yang mengajukan permohonan HGB atas beberapa bidang tanah berstatus HGU PTPN II kepada Kepala Kantor BPN Deli Serdang secara bertahap dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2023.

Sehingga, pemasaran dan penjualan perumahan Citraland yang berlokasi di daerah Helvetia, Sampali, dan Tanjung Morawa oleh PT DMKR diduga telah melanggar hukum.

Perbuatan korupsi penjualan aset PTPN I Regional I ini diduga dilakukan oleh pihak PT NDP secara kerja sama operasional (KSO) dengan PT Ciputra Land. Dari luas lahan 8.077 hektare tersebut, kurang lebih 93 hektare telah berstatus HGB.

Jaksa menjerat perbuatan para terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 603 Jo. Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

"Atau kedua, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 20 huruf c Jo. Pasal 126 ayat (1) Jo. Pasal 618 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP," ucap Hendri.

Atas dakwaan tersebut, para terdakwa melalui masing-masing PH-nya mengajukan nota perlawanan. Sehingga, hakim memberikan kesempatan kepada PH para terdakwa untuk menyampaikan nota perlawanan pada Rabu (28/1/2026). (Pung)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News