Puluhan Tahun Tanah Negara Dikuasai Pribadi, Plang Dari Dishub Sudah Dicabut

Pancur Batu,MPOL -Aneh tapi nyata. Selama puluhan tahun lamanya Tanah milik negara disebut-sebut dikuasai oleh oknum yang tak bertanggung jawab.

Baca Juga:

• Hadiri Perayaan Ulang Tahun ke-25 Mannen Koor Somba Debata, Maruli Siahaan: Jadilah Berkat Bagi Semua Orang
• Hadi Suhendra Ajak Masyarakat Medan Utara Majukan Olahraga
• Eks Kasubbid Paminal Kompol Chandra Pietama dan 2 Anggotanya Disanksi Demosi 29 Tahun? Ini Jawaban Polda Sumut

Bahkan, tanah seluas ratusan meter berlokasi di Jalan Jamin Ginting Desa Tengah, Kec. Pancur Batu, Kab. Deli Serdang persisnya depan Pegadaian Pancur Batu ini dikomersilkan dengan cara disewakan kepada masyarakat.

Data yang dikumpulkan wartawan dari berbagai sumber Jumat (6/3) tanah negara eks jembatan timbang tersebut sudah lama dikuasai oleh oknum yang disebut-sebut pensiunan Dinas Perhubungan.

Menurut sumber, dulunya ada salah seorang keluarga oknum yang menguasai tanah negara tersebut pegawai di Dinas Perhubungan Sumatera Utara Sumatera Utara.

Karena oknum tersebut berdinas di Perhubungan Sumut, sehingga dia dan keluarganya bisa menempati bangunan yang ada di atas tanah tetsebut.

Seiring berjalannya waktu, oknum tersebut mendirikan rumah permanen di atas lahan milik Negara itu.

Karena merasa aman, oknum tersebut akhirnya menguasai dan mengkomersilkannya kepada orang lain dengan menerima uang sewa hingga puluhan juta per-tahunnya.
Tanah Negara yang berada di Jalan Jamin Ginting persis disamping Lembaga Pemasyarakatan Pancur Batu ini cukup luas.

Pada tahun 2025 lalu, lanjut sumber, instansi pemerintahan dari dinas Perhubungan telah memasang plang menandakan kalau tanah tersebut milik Negara. Namun, beberapa hari setelah dipasang, tiba-tiba saja plang tadi sudah dicabut oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Diduga, pencabutan plang tersebut dilakukan agar masyarakat Pancur Batu tidak mengetahui asal usul tanah, sehingga oknum tersebut tetap bisa menguasai dan mengkomersilkannya.

Ada dugaan, tanah negara itu bisa dikuasai oleh si oknum dumaksud karena didukung oleh oknum petinggi di Dinas Perhubungan Provinsi Sumut.

Informasi lainnya yang diterima, oknum yang menguasai tanah negara itu juga pernah menemui Kepala Desa Tengah Eebenezer ntuk mengurus Pajak Dan Alas Hak.

Namun, karena mengetahui Tanah tersebut milik negara Kepala Desa pun tak berani mengeluarkan surat untuk keperluan alas hak agar bisa membayar PBB.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News