Medan, MPOL -Persidangan dugaan korupsi pelepasan lahan eks
PTPN kepada pihak
Ciputra Land kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/3/2026).
Baca Juga:
Dalam sidang tersebut, majelis hakim mendengarkan keterangan delapan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum.
Delapan saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengaku tidak mengetahui
adanya kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara dalam perkara dugaan korupsi pelepasan lahan eks
PTPN kepada pihak
Ciputra Land.
Keterangan tersebut disampaikan para saksi dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri
Medan, Senin (9/3/2026).
Para saksi yang dihadirkan adalah Irwan Muslim, Yusni Elizar, Christina Emi Suryati, Yudi Irwanda, David H. Hutabarat, Veronika T., Hamdani Azmi, dan M. Dipo Syahputra Lubis.
Dalam persidangan, para saksi menjelaskan bahwa perubahan Hak Guna Usaha (
HGU) lahan eks
PTPN menjadi Hak Guna Bangunan (
HGB) dilakukan melalui
mekanisme permohonan hak. Menurut mereka, mekanisme tersebut berbeda dengan perubahan hak yang mewajibkan adanya penyerahan lahan sebesar 20 persen kepada negara.
Christina Emi Suryati dari bagian tata ruang BPN Deli Serdang menjelaskan bahwa perubahan kawasan lahan
PTPN dilakukan setelah adanya perubahan tata ruang pada tahun 2021. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa sejumlah kawasan perkebunan, seperti di Helvetia dan Sidodadi, telah masuk dalam kawasan pemukiman perkotaan.
"Untuk tata ruang itu, tahun 2021 perubahan tata ruang jadi perkotaan. Sementara itu, areal ini sudah berubah dan perubahan adanya perubahan pemerintah tahun 2001 tentang perubahan sudah jadi pemukiman. Helvetia tidak ada kewajiban 20 persen,
sementara Sidodadi dan Bangun Sari, ada. Helvetia memang sudah kawasan pemukiman perkotaan," kata Cristina.
Sebagai salah satu anggota panitia yang membahas perubahan kawasan tersebut, Christina menyampaikan bahwa seluruh proses telah mengikuti aturan yang berlaku, mulai dari peraturan pemerintah hingga Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010 tentang perubahan tata ruang.
Ia juga mengaku baru mengetahui adanya kewajiban penyerahan 20 persen lahan kepada negara setelah proses hukum berjalan.
Saksi lainnya, David H. Hutabarat, yang bekerja pada bagian teknis dan kajian BPN menyampaikan, perubahan
HGU lahan
PTPN menjadi
HGB kepada PT Nusa Dua
Propertindo (NDP) dilakukan melalui mekanisme pemberian hak. Karena menggunakan mekanisme tersebut, menurutnya tidak ada kewajiban penyerahan 20
persen lahan kepada negara.
Karena prosesnya itu lewat pemberian hak, dalam permohonan ini, seharusnya pemberian 20 persen tidak ada kewajiban," kata David.
Hal senada juga disampaikan oleh Veronika T. dalam keterangannya di hadapan majelis hakim. "Karena pemberian hak, kami tidak membahas itu," katanya.
Veronika juga menjelaskan bahwa pemberian hak kepada PT Nusa Dua Propertindo sebagai anak usaha
PTPN dilakukan melalui mekanisme inbreng.
"Izin yang memperoleh ini adalah
PT NDP, yang dilakukan lewat inbreng, setelah itu adanya perubahan hak yang membuat tidak ada kewajiban penyerahan 20 persen. Diproses oleh Panitia A sebagai pemberian hak, bukan penyerahan hak," tegasnya.
Sementara itu, Kuasa Hukum
PT NDP, Julisman menyampaikan, keterangan para saksi telah menjelaskan proses perubahan lahan yang terjadi.
"Tapi aneh, yang dia pengajuan hak, tapi tetap dicantumkan 20 persen yang hari ini. Jadi, ini seperti tidak pada tempatnya. Pasal 88 soal pemberian hak, sementara perubahan ada di Pasal 163, tapi pasal soal perubahan dimasukkan syarat seperti
pada pasal 165," ujar Julisman.
Menurut Julisman, hal itulah yang kemudian membuat kewajiban penyerahan lahan tidak dilakukan.
Selain adanya aturan yang dianggap saling bertumpang tindih, menurutnya mekanisme penyerahan lahan 20 persen juga belum jelas akan diberikan kepada pihak mana.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa sejak awal
PT NDP telah mempersiapkan lahan tersebut untuk diserahkan kepada negara.
"Walau pun begitu, sejak awal kita sudah sampaikan, kita akan serahkan kewajiban kita. Tapi juknisnya belum ada, tadi dijelaskan juknisnya oleh saksi belum ada. Ini bukan perubahan, ini pemberian, tapi sejak awal kita sudah siapkan," kata Julisman.
Sementara itu, kuasa hukum Irwan Peranginangin, Fernandes Raja Saor, menyampaikan bahwa para saksi menjelaskan proses penyerahan lahan terkendala oleh peraturan teknis.
"Dari keterangan para saksi BPN, pada prinsipnya penyerahan itu terkendala oleh aturan teknis. Mereka juga menyampaikan bahwa rezim yang dipakai adalah
permohonan hak baru yang tidak dilekatkan kewajiban 20 persen," ujar Fernandes.
Ia juga menyampaikan, dalam persidangan, majelis hakim turut menyoroti ketentuan kewajiban 20 persen tersebut dan mempertanyakan dasar hukumnya.
"Hakim bertanya bagaimana sebenarnya ketentuan 20 persen itu, apakah memang ada atau tidak. Bahkan, hakim juga menilai bahwa justru Pak Irwan memiliki itikad baik untuk menyerahkan 20 persen tersebut," jelasnya.
Fernandes menambahkan bahwa dalam persidangan juga terungkap adanya niat dari pihak perusahaan untuk menyerahkan kewajiban lahan tersebut, tetapi mekanisme
pelaksanaannya belum dapat dijelaskan secara rinci oleh pihak terkait.***
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
