Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs
Gandi Parapat menilai lucu atas pernyataan
Menko Polkam yang akan sowan ke ketua umum (ketum) partai terkait ijazah Wapres Gibran.
Baca Juga:
Hal tersebut dikemukakan
Gandi Parapat saat ditanya
bagaimana
PMPHI Sumut menanggapi
Menko Polkam yang bakal sowan ke ketum partai soal putusan
ijazah Gibran.
"Kami menilai itu lucu, buat tertawaan. Untuk apa diumumkan itu melalui media, masyarakat tau sekilas tugas
Menko Polkam itu. Yang terpenting jangan ada penekanan kepada semua hakim, baik di MK, maupun PN, PT dan MA, jangan sia-sia gaji para hakim naik 200%", kata
Gandi Parapat, Selasa (6/10/2026).
PMPHI Sumut katanya sangat yakin seluruh lapisan masyarakat Indonesia pasti menjaga keutuhan NKRI. Masalah
ijazah Gibran di MK dan ijazah Jokowi di PN sebenarnya itu sangat sederhana kalau presiden Prabowo tidak mempermainkannya.
"Hanya sekarang kami menilai Prabowo seperti tergiring untuk kepentingan lain sehingga bisa tidak jelas putusan hakim", ujarnya.
Gandi Parapat juga menyakini seluruh lapisan masyarakat mengikuti perkembangan
ijazah Gibran di MK dan ijazah Jokowi di PN, dan masyarakat mengikutinya bukan karena ada kebencian. Namun hanya untuk mengetahui kebenaran apakah Jokowi dan Gibran pembohong atau tidak melalui ijazahnya.
"Itulah yang ditunggu masyarakat, dan masyarakat tidak mau diperalat pihak manapun kecuali untuk menjaga keutuhan NKRI", tutup Gandi.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News