Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs
Gandi Parapat menyebut jika
Silfester Matutina belum dieksekusi, DPR atau Pemerintah agar segera membubarkan Mahkamah Agung (MA) dan jangan ada menyebut/menyatakan semua warga negara Indonesia sama hak dan kedudukannya dimata hukum."Kami minta kepada DPR atau pemerintah agar segera membubarkan Mahkamah Agung dan jangan ada menyatakan semua warga negara Indonesia sama hak dan kedudukannya dimata hukum", kata
Gandi Parapat.
Baca Juga:
Silfester yang sudah dihukum MA dan menurut para pakar putusan yang tidak bisa disangkal, namun bagi Silfester hal itu tidak berlaku.
"Pakar hukum termasuk Mahfud MD berkoar koar menyebut sama kedudukan warga Indonesia dimata hukum dan membuat kami terpingkal pingkal, karena mulut kita ini lancar bicara tapi sering tidak bermakna,"ujarnya .
Gandi melanjutkan, kalau MA masih dipertahankan dan tidak dibubarkan serta UU yang menyatakan hak dan kedudukan setiap warga negara sama tidak dirobah, maka harus ditambah UU agar tidak menjadi pertanyaan atau tertawaan seperti kehebatan Silfester yang tidak berlaku UU dan Keputusan MA.
Hal itu disampaikan
Gandi Parapat ke media, Kamis (18/11/2026) ketika ditanya tentang kasus Silfester Matutin dan situasi politik seperti terbitnya dua matahari, padahal matahari hanya satu.
"Ya .....saat ini Indonesia seperti dua Matahari atau dua pemimpin, Prabowo dan
Geng Solo, namun oleh MK dan MA dan masyarakat melumpuhkan
Geng Solo melalui mundurnya Gibran dari Wapres dan akan diperebutkan dan mungkin dimanfaatkan oknum
untuk mengganggu stabilitas. Dalam hal inilah agar Prabowo tegas dan siap berhadapan dengan siapapun", ujar
Gandi Parapat.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News