KPK Tuntut Yaqub 2 Tahun 4 Bulan Penjara dalam Kasus Suap Ondim

, MPOL - Pengusaha jasa konstruksi, Yaqub Abdhal Mu'arif, dituntut pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Toni Indra. Yaqub dinilai terbukti memberikan uang sebesar Rp1 miliar kepada Bupati Langkat nonaktif Syah Afandin alias Ondim untuk mendapatkan paket proyek di Dinas Pendidikan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2025.Selain pidana penjara, Yaqub juga dituntut membayar denda sebesar Rp200 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Baca Juga:

• Tak Henti Berbuat Untuk Pengembangan Gereja, Maruli Siahaan Dukung HUT Ke-58 HKBP Jaharun Dan Pembangunan Rumah Dinas
• Selalu Hadir Dan Peduli , Maruli Siahaan Dukung Pembangunan Ruang Konsistori HKBP Kana Pardede
• Terus Menebar Kebaikan Untuk Gereja, Maruli Siahaan Hadir Melalui Perwakilan Pesta Puncak Tahun Transformasi HKBP Hotmauli Patumbak

"Menuntut agar terdakwa Yaqub Abdhal Mu'arif dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan dan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 80 hari," kata Toni Indra saat membacakan nota tuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Senin (9/11/2026).

Sidang yang berlangsung di Ruang Cakra Utama Pengadilan Negeri (PN) Medan itu dipimpin Hakim Ketua As'ad Rahim Lubis.

Dalam nota tuntutannya, JPU menyatakan Yaqub terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 127 ayat (1) juncto Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Pasal tersebut mengatur tentang pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Adapun hal yang memberatkan, terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Dalam perkara ini, pemberian uang tersebut disebut berlangsung dalam kurun waktu Maret 2025 hingga Juli 2026. Uang dengan total Rp1 miliar itu disalurkan kepada Syah Afandin melalui sejumlah perantara.

Rinciannya, Rp750 juta diserahkan melalui Zulkifli Jambak, Rp150 juta ditransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Mohamad Zulfikar, serta Rp100 juta disalurkan melalui Syahrial Harahap.

Jaksa menguraikan, pemberian uang tersebut bertujuan agar Syah Afandin, selaku Bupati Langkat periode 2025–2030, menyetujui Yaqub untuk mengerjakan sejumlah paket proyek pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat.

Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim. (Pung)

:

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News