Rugikan Negara Rp863 Juta, Tiga Pejabat DLH Tebing Tinggi Dituntut Penjara

Medan, MPOL - Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tebing Tinggi, Dr. H. Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, MM., M.Si., dituntut pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp863 juta lebih.Selain pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menuntut Hasbie membayar denda sebesar Rp250 juta subsider 90 hari kurungan. Ia turut dibebani membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp563 juta subsider 4 tahun penjara.

Baca Juga:

• Ketum PP AMPG, Seluruh OKP Karya Kekaryaan Tegak Lurus Kawal Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia
• Said Aldi Al idrus: Kunci Soliditas Kader Dibawah Komando Bahlil Lahadalia
• Ketum PP AMPG Terima Anugerah Tokoh Kaderisasi Penggerak Pemuda Nusantara

"Menuntut agar terdakwa Hasbie dihukum 7 tahun 6 bulan penjara, denda Rp250 juta subsider 90 hari, serta membayar uang pengganti Rp563 juta subsider 4 tahun penjara," kata JPU Teo Pasaribu saat membacakan nota tuntutan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan yang diketuai Denny Syahputra di Ruang Cakra VII, Senin (9/11/2026).

Dalam perkara yang sama, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya, yakni mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Zul Hadin dan mantan Bendahara Pengeluaran Meifiansyah.

Zul Hadin dituntut pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, serta membayar uang pengganti Rp100 juta subsider 3 tahun 3 bulan penjara.

Sementara Meifiansyah dituntut pidana penjara selama 7 tahun, denda Rp250 juta subsider 90 hari kurungan, serta membayar uang pengganti Rp200 juta subsider 3 tahun 6 bulan penjara.

JPU menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 603 KUHP jo. Pasal 20 huruf c KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.

Adapun hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, para terdakwa dinilai berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Atas tuntutan tersebut, para terdakwa akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang lanjutan yang dijadwalkan Senin mendatang.

Anggaran BBM Naik Jadi Rp1,4 Miliar

Dalam dakwaan diungkapkan, ketiga terdakwa diduga melakukan korupsi dalam penggunaan anggaran belanja BBM bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan DLH Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2024. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp863.016.444.

Jaksa mengungkapkan, dugaan penyimpangan itu terjadi saat Hasbie menjabat sebagai Kepala DLH sekaligus Pengguna Anggaran (PA). Ia bersama Meifiansyah selaku Bendahara Pengeluaran dan Zul Hadin selaku PPTK diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan anggaran BBM bersubsidi.

Hasbie disebut memerintahkan pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan operasional persampahan di sejumlah SPBU di Kota Tebing Tinggi.

Selanjutnya, bersama PPTK dan bendahara pengeluaran, ia diduga bersepakat menunjuk seorang pengawas BBM untuk mengawasi pengisian bahan bakar sekaligus melakukan pembelian BBM di SPBU.

Jaksa juga menyebut Hasbie mengetahui bendahara pengeluaran membuat struk pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya sebagai dokumen pendukung pencairan anggaran.

Bahkan, Hasbie diduga memerintahkan penyediaan printer thermal untuk mencetak struk pembelian BBM fiktif yang kemudian digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

Tak hanya itu, terdakwa juga diduga menyetujui nota dinas permintaan pembayaran belanja BBM, kuitansi, serta Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Ia juga menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai dasar pencairan dana tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenaran transaksi pembelian BBM.

Dalam dakwaan disebutkan, pada awal Tahun Anggaran 2024, DLH Kota Tebing Tinggi mengalokasikan anggaran belanja BBM kendaraan operasional persampahan sebesar Rp1.124.930.000.

Setelah dilakukan perubahan anggaran, alokasi tersebut meningkat menjadi Rp1.421.810.000.

Sepanjang tahun anggaran itu, diterbitkan puluhan nota dinas, kuitansi, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), hingga Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan anggaran.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Utara, dugaan penyimpangan penggunaan anggaran BBM bersubsidi jenis Bio Solar dan Pertalite untuk angkutan persampahan DLH Kota Tebing Tinggi tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp863.016.444.

Selain itu, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan sejumlah faktur pembelian BBM yang dipertanggungjawabkan ternyata tidak diterbitkan oleh SPBU terkait.

Pemeriksaan juga menemukan perbedaan bentuk dan format faktur. Bahkan, nama operator yang tercantum dalam faktur bukan merupakan pegawai SPBU tersebut.

Data transaksi dari PT Pertamina Patra Niaga turut menunjukkan nilai pembelian BBM yang sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan nilai yang dipertanggungjawabkan dalam dokumen pencairan anggaran. ( Pung)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News