Wakil Ketua MPR RI Bahas Transisi Energi Teknologi Terkini

Jakarta, MPOL - Wakil Ketua MPR RI bahas pembangkit nuklir dan transisi energi teknologi terkini dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, demikian Eddy Soeparno, usai pertemuan Selasa (22/4) di Jakarta.

Baca Juga:

• MPR Bukan Sekadar Parlemen, Tapi Penjaga Kebangsaan
• Bang Azran Mengapresiasi Museum Bing Slamet Warisan Maestro Harus Hidup di Tengah Generasi Baru
• Gedung Cagar Budaya MPR Kembali ke Bentuk Asli Usai Renovasi di Bandung

Menurutnya praktik-praktik terbaik transisi energi yang ada selama ini, termasuk juga pembahasan mengenai AI (akal imitasi). Itu yang banyak mewarnai pembahasan. Dalam kesempatan itu Tony Blair menceritakan pengembangan teknologi energi terbarukan di Inggris. Salah satunya, yaitu pembangunan pembangkit nuklir yang modular dengan daya relatif kecil, 300–500 megawatt.

Hal ini cocok untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Ia juga menyebut Tony Blair memperkenalkan perusahaan asal Inggris untuk membahas lebih lanjut mengenai pembangkit nuklir modular. "Kita akan menunggu presentasi yang disampaikan oleh perusahaan yang dimaksud untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi, lebih dalam lagi, bagaimana teknologi nuklir bisa diadopsi di Indonesia ke depannya."

Pada tahun 2038, sumber-sumber energi terbarukan di Jawa diperkirakan akan habis sehingga pembangkit nuklir memang dibutuhkan, seperti Kalimantan Barat dan Bangka Belitung menjadi preferensi lokasi untuk pembangunan pembangkit nuklir di Indonesia. Namun begitu, sampai saat ini, belum ada lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan dimaksud.

"Kepastiannya, pengembangannya bagaimana, nanti kita akan lihat karena RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2025–2034 masih dalam penyelesaian. Di dalam RUPTL itu, rencananya nanti ada 1 gigawatt nuklir yang akan dikembangkan," tutur Eddy Soeparno.

Selain itu pertemuan dengan Tony Blair turut membahas situasi perang dagang global menyusul kebijakan tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Serta pembahasan mengenai tarif ini disebut tidak terlalu banyak karena mengingat Indonesia masih melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat.

"Karena ini masih proses yang sedang berjalan dan kita memiliki waktu 60 hari untuk melakukan negosiasi itu, jadi memang tidak banyak yang dibahas karena proses sedang berjalan. Tetapi, itu tadi sempat disinggung dan juga menjadi salah satu perhatian dari Pak Tony Blair," tutur Eddy Soeparno.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News