Makanan Bersertifikat Halal Mengandung Babi, PKB Minta Pelaku Diseret ke Ranah Hukum 

Jakarta, MPOL - Makanan berseritifkat Halal mengandung babi, PKB minta pelaku diseret ke ranah hukum demikian anggota Komisi IX DPR RI (PKB) Asep Romy Romaya mendesak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) mengusut dan menyeret produsen makanan mengandung babi ke ranah hukum, Selasa (23/4) di Jakarta.

Baca Juga:

• PKB dan Tantangan Perempuan di Dunia Politik, Menata Jalan Tengah bagi Keadilan Gender dalam Demokrasi
• Disela-sela Peresmian dan Pengukuhan, Kepala BPJPH Berharap Halal Centre UISU Jadi Motor Pengerak Ekosistem Halal
• BPJPH Gandeng Pemprov Sumut: 88.384 Kuota Sertifikasi Halal Disiapkan, 33 Daerah Teken Komitmen

"Saya meminta penemuan ini diusut tuntas. Mengapa produk makanan yang sudah bersertifikat halal bisa mengandung babi dan beredar di pasaran? Harus ada evaluasi menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang," tegas Asep.

Pengawasan gabungan antara BPJPH dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap adanya produk pangan olahan bersertifikat dan berlabel halal yang terindikasi mengandung unsur babi (porcine). Saat ini, BPJPH telah menarik tujuh produk yang sebelumnya beredar luas di masyarakat. Mirisnya, ketujuh produk makanan tersebut didominasi oleh makanan yang sering dikonsumsi anak-anak dan memiliki cita rasa manis.

Produk makanan atau minuman yang telah mengantongi sertifikasi dan label halal seharusnya telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam. Mulai dari pemilihan bahan baku hingga keseluruhan proses produksi. "Jika sertifikasi dan label halal bisa dimanipulasi sedemikian rupa, bagaimana masyarakat, khususnya umat Islam, dapat memiliki jaminan bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal?"

Asep mendesak agar evaluasi dilakukan sesegera mungkin untuk menindaklanjuti temuan yang mengkhawatirkan ini. Ia menekankan bahwa hasil evaluasi harus diumumkan secara transparan kepada publik. "Jika hasil investigasi membuktikan bahwa produsen makanan terbukti melakukan manipulasi sertifikasi dan label halal, maka tindakan tegas harus diberlakukan tanpa kompromi."

Asep mengingatkan bahwa produsen makanan sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal dan wajib memperbarui sertifikat jika masa berlakunya berakhir. "Setiap perubahan komposisi bahan baku juga wajib dilaporkan kepada BPJPH."

Asep mengutip Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang secara jelas menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal namun tidak menjaga kehalalan produk dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar. "Jika temuan serius ini dianggap angin lalu tanpa pengusutan tuntas, bukan tidak mungkin kasus serupa akan terus berulang."

Untuk itu Asep mendesak BPJPH untuk melakukan evaluasi internal guna menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak dalam dalam praktik manipulasi produk makanan bersertifikat dan berlabel halal yang ternyata mengandung babi tersebut. Sanksi berat termasuk pemecatan harus diberikan kepada pejabat BPJPH atau BPOM yang terlibat. "Pelarangan kandungan babi di produk makanan halal bukan saja memastikan kesehatan dan kebersihan makanan tetapi juga ketaatan pada unsur syariat. Maka jika hal itu dilanggar terutama oleh pegawai pemerintah maka harus ada sanksi berat biar hal tersebut tidak terulang," tegasnya.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

PKB dan Tantangan Perempuan di Dunia Politik, Menata Jalan Tengah bagi Keadilan Gender dalam Demokrasi

Disela-sela Peresmian dan Pengukuhan, Kepala BPJPH Berharap Halal Centre UISU Jadi Motor Pengerak Ekosistem Halal

BPJPH Gandeng Pemprov Sumut: 88.384 Kuota Sertifikasi Halal Disiapkan, 33 Daerah Teken Komitmen

UMK Difabel Sudah Tersertifikasi Halal, Ini Harapan BPJPH di Sumatera Utara

Bupati Langkat Serahkan Sertifikat Pendidik kepada 51 Guru Pendidikan Agama Islam

Tak Ada Alasan Warga Medan Tak Bisa Berobat