Anggota Komisi I DPR RI Dorong Two State Solution Palestina-Israel: Perlu Aksi Nyata!

Jakarta, MPOL - Anggota Komisi I DPR RI dorong Two State Solution Palestina-israel perlu aksi nyata demikian, Rizki Natakusumah (F.Demokrat) menegaskan dalam Dialektika Demokrasi "Peta Politik Prancis-Arab Saudi dalam Two-State Solution untuk Redam Konflik Palestina-Israel," Kamis (12/6) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• RUU Kepariwisataan Langkah Strategis Atasi Tantangan Sektor Pariwisata
• BUMN Jalankan Peran Ganda, Dorong Pertumbuhan dan Layanan Publik
• Pentingnya Mengembalikan Memori Kolektif Terhadap Sejarah Bangsa Indonesia

Menurutnya semakin populernya upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel melalui two-state solution membuktikan bahwa komunitas global semakin menyadari kekejian Israel terhadap Palestina. menyoroti perubahan sikap sejumlah negara powerful, termasuk Amerika Serikat (AS), yang mulai mengutuk tindakan Israel. "Mata dunia sudah sangat terbuka, baik negara Islam, Timur Tengah, maupun negara-negara Barat, termasuk AS. Mereka melihat kejahatan Israel sebagai tindakan keji yang harus dibawa ke ranah hukum."

Rizki yang juga Keua BURT DPR RI mengapresiasi langkah Prancis dan Arab Saudi yang berkolaborasi mendorong two state solution (solusi dua negara). Menurutnya, koalisi dua kekuatan besar ini—Prancis sebagai representasi Barat dan Arab Saudi sebagai representasi Timur Tengah—menjadi simbol positif untuk perdamaian di Palestina. "Ini langkah baik. Prancis dan Arab Saudi bisa menjadi penggerak solusi konkret."

Ia mengkritisi tindakan blokade Israel yang menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. "Israel mengontrol perbatasan darat, laut, bahkan menyerang kapal aktivis kemanusiaan. Karenannya, konferensi tingkat tinggi harus menghasilkan solusi praktis, bukan sekadar pernyataan." Oleh karena itu, Rizki berharap bahwa konferensi atau pun forum internasional lainnya tidak hanya sekadar menjadi panggung retorika saja.

"Jangan hanya teriak 'merdeka Palestina', tapi nihil aksi praktis. Yang dibutuhkan adalah solusi nyata, seperti demiliterisasi, pembukaan akses bantuan kemanusiaan, dan penghentian blokade ilegal Israel," tegas Rizki.

Sedangkan pengamat hubungan Internasional Hikmahanto Juwana, mengatakan jadi kalau kita lihat sekarang ini sudah hampir 55.000 warga Palestina yang dihabisi rakyat sipil dan lain sebagainya yang sekarang banyak negara-negara tidak mungkin tidak mengatakan bahwa ini sudah mengarah ke genosida sudah mengarah ke etnik cleansing bahkan sudah mengarah kepada pemusnahan rakyat Palestina di Gaza.

Kenapa saya katakan seperti itu karena katakanlah Amerika Serikat kalau Trump masih percaya bahwa Amerika Israel itu melakukan hak untuk membela diri mereka ya tapi rakyatnya seperti apa dan rakyatnya kalau sudah bilang Palestina Trump langsung melakukan tindakan-tindakan yang hostel ya terhadap warganya bahkan juga terhadap warga negara asing yang ada di Amerika Serikat yang melakukan suara-suara untuk membela rakyat Palestina tapi di negara-negara lain seperti di Prancis di Inggris mereka sudah menyuarakan sehingga pemerintahnya pun tidak mungkin membenarkan tindakan dari Israel yang bahwa ini merupakan hak untuk membela diri tapi ini sudah masuk ke kategori genosida.

Karena bagi perdana menteri Netanyahu yang penting itu adalah Gaza itu dikosongkan dan diganti oleh pemukim-pemukim dari Israel kenapa seperti itu karena menurut beliau Gaza itu ada Hamas Hamas itu selalu menyerang Israel nah ini kaitannya dengan Two state solution ini ya teman-teman sekalian.

Ini begini memang kita harus akui di faksi Palestina Hamas dengan Gaza itu ada perbedaan yang mendasar karena apa bagi Hamas merdeka itu merdekanya Palestina artinya tidak ada negara Israel Israel terserah mereka mau ke mana sementara bagi Fatah, mereka bilang udahlah kita enggak mungkin menghilangkan Israel begitu saja maka mereka setuju dengan two state solution boleh Israel ada tapi kami harus diakui sebagai negara yang merdeka.

Nah itu ada dua pandangan seperti itu nah kalau kita lihat di Palestina Hamas itu terkonsentrasi di Gaza sementara kalau kita bicara Fatah itu terkonsentrasi di tepi barat dan kita bisa lihat jaraknya lumayan dan kalau kita bicara di tepi barat itu dikuasai oleh Israel mereka bisa misalnya ya bagi rakyat Palestina yang ada di Al aqsa langsung bisa kalau kita warga negara Indonesia bisa turis dan lain tapi kalau untuk orang Palestina enggak bisa saking mereka kuatnya tapi kalau di Gaza Israel itu tidak punya kendali maka menurut Israel Hamas itu bisa hidup di sana.

Nah ini kemudian di antara negara Timur Tengah itu ada perbedaan sebenarnya karena apa Karena bagi negara-negara Timur Tengah selain Iran khususnya itu mereka setuju dengan tidak maka mereka mendukung Hamas bahwa tidak ada jaminan kalau ada two state solution hak-hak rakyat Palestina itu dipenuhi oleh Israel sehingga apa posisi mereka selalu berada di belakang Hamas yang mengatakan Palestina merdeka dengan catatan Israel harus hengkang dari tanah Palestina.

Sehingga apa kalau di forum OKI itu sulit untuk didapat kesepakatan apalagi diperparah dengan antar negara Timur Tengah ini ada Arab Saudi yang satu mazhab gitu ya sementara Iran juga ada mazhab yang berbeda sehingga ya saya nggak mau nyebut kita ya tapi sehingga apa kita nggak bisa dianggap ini kan negara-negara Islam gitu ya harusnya kan kita bisa bersatu tapi enggak sulit untuk bersatu karena ada mazhab itu nah jadi permasalahannya ada di situ, tutur Hikmahanto.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

RUU Kepariwisataan Langkah Strategis Atasi Tantangan Sektor Pariwisata

BUMN Jalankan Peran Ganda, Dorong Pertumbuhan dan Layanan Publik

Pentingnya Mengembalikan Memori Kolektif Terhadap Sejarah Bangsa Indonesia

Komisi X DPR RI Tengah Mendalami Penyusunan RUU Sistem Pendidikan Nasional Dalami RUU Sisdiknas Lewat Dua Panja Strategis

Duta Besar Harus Punya Kualitas Tinggi, Bukan Sekadar Seremonial Politik

Komisi IV: Segera Reformasi Sistem Tata Niaga Produk Pangan 212 Merek Beras Terbukti Dioplos