Rapim MPR RI Bahas Kajian Badan Pengkajian dan Kajian Ketatanegaraan

Jakarta, MPOL - Rapim MPR RI bahas kajian Badan Pengkajian dan Kajian Ketatanegaraan demikian Sekjen MPR RI Siti Fauziah mengatakan pada wartawan seusai rapat pimpinan MPR RI Senin (30/6) di DPR/MPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• MPR RI Akan Melibatkan Akademisi Mengevaluasi Kebutuhan untuk Amandemen UUD 1945
• Reses Tahun Sidang III & Seminar Nasional Fisip USU, Anggota DPR RI KBP (P) Dr Maruli Siahaan SH.MH Dorong Pembangunan Lapas Kurangi Overkapasitas
• Perdana Menteri China Kunjungan Kenegaraan ke DPR RI

Menurutnya akhir Juli 2025 mendatang, pimpinan MPR RI akan menerima hasil kajian dari Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) baik dasar hukumnya dan hasil dari kajiannya.

"Baru ada di akhir Juli ini sudah ada hasil putusan dari Badan Kajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan dibawa ke rapat pimpinan dan baru di konsultasi dengan Presiden dan masih berproses karena itu di akhir Juli nanti."

Pada akhir Juli 2025 nanti baru akan disampaikan oleh pimpinan MPR RI apa ada hal yang akan diubah atau yang tetap dipertahankan oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Yang akan disampaikan pada Rapim dengan rapat gabungan untuk dikonsultasikan. tutur Siti Fauziah.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

MPR RI Akan Melibatkan Akademisi Mengevaluasi Kebutuhan untuk Amandemen UUD 1945

Reses Tahun Sidang III & Seminar Nasional Fisip USU, Anggota DPR RI KBP (P) Dr Maruli Siahaan SH.MH Dorong Pembangunan Lapas Kurangi Overkapasitas

Perdana Menteri China Kunjungan Kenegaraan ke DPR RI

Ketua MPR RI Belum Mengetahui Kabar Reshuffle

Pentingnya Penguatan UMKM di Tegal Sebagai Modal Utama Pembangunan

Al Washliyah Kekuatan Penting Dalam Gerakan Keagamaan dan Kebangsaan