Duta Besar Harus Punya Kualitas Tinggi, Bukan Sekadar Seremonial Politik

Jakarta, MPOL - Duta Besar harus punya kualitas tinggi bukan sekadar seremonial politik demikian pengamat Hubungan Internasional Teuku Rezasyah mengatakan dalam Forum Dialektika Demokrasi "Dubes Baru Harapan Baru Upaya Maksimalkan Diplomasi RI", Kamis (17/7) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Sugiat Santoso Salurkan Beasiswa Rp60 Juta untuk 12 Mahasiswa Pascasarjana UINSU, Siapkan Rp100 Juta untuk 50 Mahasiswa S1 Tahun 2027
• Aktif Hadir di Tengah Masyarakat, Maruli Siahaan Masuk Pemantauan 10 Figur Golkar di Media
• Wujudkan Kepedulian Terhadap Gereja, Maruli Siahaan Hadiri Pesta Gotilon Dan Penggalangan Dana Renovasi HKBP Glugur

Menurutnya penempatan Duta Besar (Dubes) Indonesia, bukan sekadar formalitas politik atau pembagian jabatan semata, melainkan amanah besar yang menuntut kualitas, kompetensi, dan kapasitas negosiasi global demi menjaga kehormatan bangsa di kancah internasional. Karena itu pentingnya tanggung jawab DPR RI dalam menyeleksi calon duta besar yang akan ditugaska oleh negara.

Proses fit and proper test yang dijalankan Komisi I bukan hanya prosedur administratif, melainkan langkah konstitusional yang krusial demi menghadirkan wakil bangsa yang mumpuni. Dimana "DPR RI mewakili semua elemen: dari dunia usaha, seni, budaya, hingga TNI-Polri. Pertanyaan mereka kepada calon dubes mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia."

Tugas seorang duta besar saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Mereka harus menguasai hukum internasional, memahami dinamika perdagangan global, menjalin relasi dengan berbagai aktor—dari pejabat tinggi, pelaku bisnis, hingga masyarakat sipil—serta mampu meningkatkan citra Indonesia di negara penempatan.

Perdebatan mengenai diplomat karier versus non-karier seharusnya tidak dibesar-besarkan. Yang lebih penting, kata dia, adalah kualitas individu tersebut dalam menjembatani kepentingan bilateral secara profesional dan cerdas. "Baik dari jalur karier maupun non-karier, kalau tidak punya kapasitas dan kemampuan komunikasi internasional, tidak akan berhasil. Seorang duta besar harus adaptif, mampu bernegosiasi, memahami perbedaan budaya, dan tidak gagap menghadapi tekanan."

Untuk itu Ia mengingatkan bahwa kekosongan posisi duta besar di negara sahabat bisa memunculkan persepsi negatif terhadap Indonesia. "Kalau terlalu lama kosong, masyarakat lokal bisa bertanya-tanya: negara sebesar Indonesia, masa tak punya satu orang yang layak? Padahal jumlah penduduk kita 280 juta jiwa." Dimana pentingnya memperkuat peran BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI dalam jalur diplomasi kedua (second track diplomacy), serta mendorong diplomat yang bukan hanya paham teori, tetapi mampu menciptakan solusi konkret di tengah tantangan global, tutur Teuku Rezasyah.

Sedangkan anggota Komisi I DPR RI (FPKB) Syamsu Rizal mengatakan agar diplomasi tidak lagi dipandang sebagai domain eksklusif para diplomat, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh rakyat Indonesia, terutama di era digital yang menjadikan setiap individu sebagai aktor potensial dalam membentuk citra bangsa.

"Ketika Anda membuka Google atau media sosial, Anda sebenarnya sedang berdiplomasi," tegas Rizal seraya menambahkan bahwa pendekatan diplomasi konvensional yang bergantung pada pertemuan tatap muka harus digeser ke arah diplomasi digital—atau cyber diplomacy—yang dinilai lebih cepat, efisien, dan menjangkau lebih luas.

Dengan mencontohkan, penandatanganan perjanjian bilateral oleh kepala negara hanyalah puncak dari proses diplomasi panjang yang kini sebagian besar dijalankan secara daring oleh tim teknis dan kementerian terkait. "Presiden hanya menandatangani. Semua tahapan diplomasi sudah selesai jauh sebelumnya lewat platform digital."

Kekuatan soft power Indonesia melalui aksi kemanusiaan. Salah satu contohnya adalah keberhasilan tim penyelamat Indonesia dalam mengevakuasi pendaki asal Brasil dari Gunung Rinjani. Aksi tersebut mengubah sentimen publik global terhadap Indonesia secara drastis.

"Dulu Indonesia sempat diboikot karena dianggap abai. Tapi pascakejadian itu, masyarakat Brasil menggalang dana hingga Rp1,3 miliar sebagai bentuk apresiasi. Itu diplomasi publik yang sesungguhnya." Selain soal citra dan komunikasi, ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja diplomat yang tidak semata-mata dilihat dari relasi politik formal, melainkan dari hasil konkret, seperti pembukaan akses pasar ekspor dan promosi budaya Indonesia secara efektif, tutur Syamsu Rizal.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News