Jakarta, MPOL - Anggota
MPR RI (
PKS) menyoroti pidato Presiden
Prabowo Subianto fokus pada
Pangan, Energi dan ekonomi, demikian Riyono mengatakan dalam diskusi Konstitusi Demokrasi Indonesia, "Implementasi Pidato Presiden
Prabowo dalam Sidang
MPR RI tahun 2025, Rabu (20/8) di
DPR/
MPR RI Jakarta.
Baca Juga:
Menurutnya meski ada peningkatan alokasi anggaran, jumlahnya masih jauh dari kebutuhan ideal. "Saya membaca, mendengarkan, dan menganalisis pidato Presiden. Rasanya kemarin beliau itu sampai menyampaikan detail anggaran, terutama yang berkaitan dengan pangan. Presiden menyebutkan alokasi Rp164,5 triliun, dan untuk tahun APBN 2026 fokusnya adalah pangan, energi, dan ekonomi."
Ia menilai anggaran tersebut masih belum mencukupi. Menurutnya, jika Indonesia serius ingin mewujudkan kedaulatan pangan dari hulu ke hilir, minimal 10 persen dari APBN harus dialokasikan untuk sektor pertanian, pangan, perikanan, kehutanan, hingga badan pangan.
"Sejak sebelum saya jadi anggota
DPR, saya selalu mengusulkan bahwa kalau negeri ini ingin maju dan berdaulat pangan, anggaran di sektor pangan minimal 10 persen dari APBN. Dengan APBN Rp3.700 triliun, berarti minimal Rp 370 triliun. Sementara yang ada sekarang hanya sekitar 0,18 persen." Selain itu juga menyoroti keterlambatan penyaluran bantuan pangan pemerintah (SHP). Ia menyebut, dari enam kali jadwal penyaluran sepanjang 2025, hingga Agustus baru terlaksana dua kali.
"Seharusnya bantuan beras itu disalurkan tiap bulan 10 kilogram. Tapi yang terjadi, baru diberikan dua kali, langsung 20 kilogram. Ketika saya turun ke masyarakat, mereka mengeluh harga beras masih mahal, rata-rata Rp13.000–Rp13.500 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya Rp10.000–Rp11.000." Kondisi tersebut menandakan perlunya manajemen stok pangan yang lebih baik. Ia menilai negara harus menguasai pasar beras, bukan hanya bergantung pada sektor swasta.
"Sekarang 97 persen beras masih dikuasai sektor swasta, negara hanya 3–4 persen. Kalau ini tidak berubah, persoalan pangan akan terus berputar seperti lingkaran setan. Panen bagus, harga gabah naik, tapi tetap tidak stabil. Padahal, kalau kita ingin kedaulatan pangan, negara harus jadi pengendali utama." Meski begitu tetap mengapresiasi langkah Presiden
Prabowo yang menaikkan anggaran pangan. Ia menilai ada tanda "political will" untuk memperkuat sektor pertanian dan pangan nasional.
"Bagi saya, ini sebuah kemajuan dari sisi politik anggaran. Tinggal bagaimana kementerian teknis menerjemahkan mulai dari hulu hingga hilir. Kalau tata kelola pangan kita baik, InsyaAllah kedaulatan pangan bisa tercapai," tutur Riyono.
Sedangkan Ketua Badan Pengkajian
MPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan pertama berkaitan dengan apa tugas dan fungsi saya di
MPR yang periode masa sidang yang lalu kami baru selesaikan pembahasan pokok-pokok haluan negara yang merupakan amanat dari
MPR periode sebelumnya yang belum sempat menyelesaikan pokok-pokok haluan negara tersebut yang dialihkan menjadi tugas dari
MPR periode 2024-2029 untuk menyelesaikan.
Pada periode masa sidang pertama ini kita sudah selesaikan dan sudah dilaporkan kepada pimpinan pimpinan
MPR kemarin waktu sidang tahunan
MPR juga sudah dilaporkan oleh ketua
MPR selanjutnya itu adalah wilayah dari pimpinan
MPR untuk menindaklanjuti apakah nanti dibentuk panitia adhoc untuk pembahasan lebih lanjut yang berkaitan dengan PPHN tersebut setelah di dalam PPHN tersebut menyangkut dua hal yang pertama yaitu substansi dari Pphn-nya.
Kemudian yang kedua bentuk hukumnya karena kita tahu pokok-pokok haluan negara ini sejak lahir dari periode orde baru tidak ada lagi kita tidak mengenal lagi adanya haluan negara di dalam tata sistem ketatanegaraan kita yang menjadi haluan dari negara itu adalah visi dan misi presiden pidato Presiden sementara haluan negara itu tidak dikenal lagi dalam ketatanegaraan kita sebagaimana dulu ketika sejak periode Bung Karno periode masa pemerintahan Bung Karno mempunyai PPHN, kemudian GBHN pada zaman pemerintahan Pak Harto selama orde baru tapi sejak reformasi dengan tidak adanya PPHN atau kewenangan
MPR untuk memutuskan sebagai lembaga tertinggi negara yang memutuskan haluan negara pun tidak tidak ada lagi.
Nah sehingga tidak setiap presiden mempunyai apa kebijakan sendiri tiap tahun ada kebijakan sendiri tiap tahun ada keinginan baru itu sangat mungkin terjadi tugas dan fungsi kami di badan pengkajian
MPR nah berkaitan dengan apa yang dipidatokan oleh Bapak Presiden kemarin saya kira kita semua melihat dan memperhatikan itu gitu saya sendiri dalam kapasitas sebagai sekretaris
MPR sekretaris PDI Perjuangan di
MPR duduk paling depan saya memperhatikan betul-betul dimana Bapak Presiden menyampaikan pidato kemudian saya catat beberapa poin penting.
Presiden tidak menghendaki apa yang disebut jangan sampai kekayaan-kekayaan negara kita ini apa terbang keluar diambil di bawah keluar. Nah kita tahu semua kita punya sumber daya alam, punya sumber daya manusia tapi kalau semua ini tidak dimanfaatkan di dalam negeri, Nah inilah situasi yang kita hadapi bahwa investasi berinvestasi di sini terus kemudian dia ekspor keluar tapi setelah memperoleh hasil ekspornya dia simpan kembali uangnya di luar negeri ya kita terus dapat apa gitu ataupun kita hanya menjual apa sumber-sumber daya alam kita mineral dan semua yang kita punya hanya kita jual dengan apa bahan mentah sehingga tidak ada nilai lebih yang kita peroleh di Republik ini.
Keinginan presiden bahwa sumber daya alam kita kekayaan alam kita ini mengalir ke luar negeri ini satu poin yang menurut saya bagus artinya pidato pak presiden itu selama ini tidak ada tidak ada yang tidak bagus begitupun kritik dia terhadap apa yang dia sebut dengan masyarakat mengembangkan ekonomi yang secara ekonomi secara alami sehingga ini ya salah satu poinnya adalah pemberantasan korupsi Saya kira itu pun bagus. jadi kalau kita lihat dari pidato konstruksi pidato Presiden baik yang di pidato eh tahunan maupun di dalam pidato banyak hal-hal yang memberikan optimisme buat seharusnya.
Saya tidak mau berdebat soal angka misalnya soal pengangguran dan 0,1 pertumbuhan ekonomi 5,2% gitu kalau itu orang bisa berdebat seorang saya sendiri bukan ahli ekonomi dan saya enggak tahu persis apakah angka itu bisa menjadi patokan bahwa pertumbuhan ekonomi kita 5,2% tapi ya desain dan produk atau kita lebih cenderung mungkin melihat daripada kualifikasi kualitatifnya apakah angka 5,2% pertumbuhan ekonomi itu seperti apa yang dirasakan oleh masyarakat atau pengangguran yang menurun apakah itu yang ada di masyarakat. Saya kira itu yang sekarang menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang dan itu pada ada pada level antara ide antara apa yang disampaikan apa antara keinginan yang disampaikan dengan realitas sosial yang ada di masyarakat.
Nah itu saya kira itu yang akan menjadi apa ukuran ke depan patokan memang harus kita harus kita atur juga bahwa ini periode pertama dari Presiden
Prabowo menyusun anggaran APBN Oke selamat datang
Prabowo 2024 2029 tahun sebelumnya sehingga apakah kita tunggu sampai dengan akhir tahun depan kita mengevaluasi atau sekarang sudah bisa kelihatan apa-apa yang sudah dilakukan memang ada beberapa hal yang mungkin menurut saya positif dan arti bahwa transisi ini bisa berjalan dengan relatif berjalan dengan baiklah gitu tapi harapan-harapan dari apa yang disampaikan bahwa ekonomi pertumbuhan ekonomi kalau kita mau keluar dari middle income tretantry itu pertumbuhan harus di atas 8% bahkan sampai 10%.
Apakah yang bisa kita capai dengan posisi sekarang ya optimisme harus kita punya optimisme harus tidak punya saya kira kita semua setuju optimis optimisme tapi kan apakah itu di dalam pelaksanaan apakah itu bisa kita capai kita lihat dalam beberapa program program-program andalan dan kalau di dalam pidato kenegaraan pidato keuangan kan ada beberapa poin yang menurut saya 8 program-program andalan program utama itu kan yang berkaitan dengan ketahanan pangan ada 164,4 triliun untuk ketahanan pangan di satu pihak kita bicara soal surplus mau tahun ini kita mengalami atau mempunyai surplus berapa 4 juta ton beras sementara kita lihat di lapangan ya harga beras mahal, tutur Andreas Hugo Pareira.***
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani
