Soroti Rp234 Triliun Dana Daerah Mengendap, Doli Kurnia: Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Duduk Bersama

Jakarta, MPOL - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti adanya dana pemerintah daerah sebesar Rp 234 triliun yang dilaporkan mengendap di Perbankan. Ia menilai kondisi ini ironis, mengingat banyak kepala daerah sebelumnya mengeluhkan keterbatasan anggaran untuk membiayai pembangunan di daerah, demikian disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi "Dari Mengendap ke Berdampak Optimalisasi Anggaran Pemda untuk Pembangunan", Kamis (23/10) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Mendesak, Kades Batu Tunggal Labura Habiskan Rp 162 Juta Dana Desa TA 2024
• Danantara, FHCI dan Alumni FE USU Berikan 600 Paket Logistik kepada Penghuni Huntara Aceh
• Dr Maruli Siahaan Hadiri Rapat Paripurna Perdana DPR RI Tahun 2026, Bahas 9 Isu Strategis Nasional

Menurutnya negara menginginkan agar proses pembangunan di seluruh aspek dan wilayah berjalan berkesinambungan. Namun ironinya, beberapa hari lalu kita mendapat informasi dari Menteri Keuangan bahwa ada sekitar Rp234 triliun anggaran daerah yang tidak terserap dan justru mengendap di bank. Situasi ini menjadi kontradiktif karena di satu sisi pemerintah daerah menuntut tambahan dana transfer dari pusat, tetapi di sisi lain masih terdapat dana besar yang tidak termanfaatkan.

"Padahal, sekitar 80 persen pendapatan daerah selama ini masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat." Dimana sebelumnya, asosiasi gubernur seluruh Indonesia sempat menyampaikan keberatan kepada Menteri Keuangan atas rencana penurunan alokasi transfer ke daerah dalam Rancangan APBN 2026. Anggaran tersebut turun dari sekitar Rp 900 triliun pada 2025 menjadi Rp600 triliun untuk tahun depan.

Doli menilai, pengurangan tersebut berpotensi menimbulkan kesulitan fiskal bagi banyak daerah, terutama yang masih sangat bergantung pada dana transfer. Karena itu, ia menekankan perlunya komunikasi yang lebih intens antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar kebijakan pengurangan tidak dilakukan secara mendadak.

"Kalau memang terjadi pengurangan, harus jelas aspek-aspek pembangunan apa saja yang terdampak. Pemerintah daerah jangan sampai kaget." Pentingnya tata kelola keuangan daerah yang bersih dan transparan agar dana transfer benar-benar digunakan untuk mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Doli mengusulkan agar Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri segera duduk bersama seluruh kepala daerah untuk mencari tahu penyebab dana daerah mengendap dalam jumlah besar. "Harus dibuka secara jelas, apakah ini karena mismanagement, kurangnya koordinasi, atau kepala daerah bahkan tidak mengetahui adanya dana yang belum terserap. Ini penting disinkronkan agar tidak terjadi kebijakan yang kontra produktif," tegas Doli Kurnia. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News