Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, Legislator Gerindra Sebut Standar Pelayanan Tetap Terjaga

Jakarta, MPOL - Biaya Haji 2026 turun Ro 2 juta, standar pelayanan haji tetap terjaga, demikian anggota Komisi VIii DPR RI M Husni (F.Gerindra) mengatakan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Optimalisasi Persiapan Ibadah Haji 2026: Sinergi Pemerintah-DPR RI" Kamis (30/10) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Reses di 22 Titik Dapil Sumut I, Anggota DPR RI Maruli Siahaan: Berbagai Persoalan dan Masukan Dari Masyarakat Menjadi Bahan Penyusunan Kebijakan DPR
• Anggota DPR RI Maruli Siahaan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Kuatkan Nilai-Nilai Kebangsaan
• Maruli Siahaan Kembali Berikan Bantuan Kepada Korban Banjir Perumnas Simalingkar

Menurutnya mengapresiasinya atas keputusan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 2026 sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menegaskan, penurunan biaya ini tidak diikuti dengan penurunan kualitas layanan bagi jamaah.

"Alhamdulillah, ini bukan pekerjaan ringan karena tidak ada penurunan standar pelayanan, kenyamanan, maupun perlindungan jamaah. Kamar tetap sama, fasilitas di Makkah, Madinah, dan Arafah pun lebih rapu."

BPIH tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp87 juta. Dari jumlah tersebut, jamaah menanggung sekitar Rp54 juta, sedangkan sisanya sekitar 33 juta atau 30 persennya ditanggung melalui subsidi nilai manfaat. "Ini kabar gembira bagi calon jamaah haji, karena tahun kedua berturut-turut biaya haji bisa turun."

Penurunan ini terjadi meskipun kurs dolar yang digunakan naik dari Rp16.000 pada 2025 menjadi Rp16.500 pada 2026. Secara logika, kenaikan kurs semestinya membuat biaya meningkat, namun pemerintah dan DPR berhasil menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas.

Selain itu, Husni menilai adanya terobosan penting dalam kebijakan masa tunggu haji. Kini, masa tunggu di seluruh provinsi diseragamkan menjadi sekitar 26 tahun. "Sebelumnya di daerah saya, Sumatera Utara, masa tunggu mencapai lebih dari 30 tahun, sementara Aceh bisa lebih cepat. Sekarang, semua punya masa tunggu yang sama."

Ia menekankan bahwa salah satu komponen terbesar yang berhasil ditekan adalah biaya maysir (layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina), tanpa mengurangi kualitas ibadah dan pelayanan.

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, biaya haji bukan lagi naik, tapi justru turun. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari penyelenggaraan haji yang lebih baik dan efisien," tutur M. Husni.

Sedangkan anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mengungkapkan bahwa Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 telah menyepakati total biaya haji sebesar Rp87 juta per jamaah. Angka tersebut turun sekitar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini terutama berasal dari efisiensi pada komponen biaya penerbangan, yang selama ini menjadi beban terbesar dalam struktur BPIH.

"Kalau penerbangan bisa kita turunkan, otomatis beban yang dipikul jamaah berkurang. Pipih (porsi biaya haji) kita tahun ini sangat kecil, yaitu Rp54 juta."

Penurunan biaya tersebut harus diikuti dengan peningkatan pelayanan, terutama karena penyelenggaraan haji kini berada di bawah Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk. "Pelayanan harus sesuai dengan Undang-Undang Haji dan Umrah, mencakup keamanan, kenyamanan, dan pembinaan. Jamaah harus benar-benar merasakan kenyamanan selama beribadah," tutur Maman. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News