Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Audiensi dengan Ketua DPD RI 

Jakarta, MPOL - Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia audiensi dengan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin yang didampingi sejumlah anggota DPD RI Rabu (4/11) di DPD RI Jakarta.

Baca Juga:

• Kapolrestabes Bersama Ketua Bhayangkari Medan Tinjau Program MBG di SD Medan Estate
• GKR Hemas Ajak Perempuan Jadi Subjek Perubahan dalam Pembangunan Daerah
• DPD RI Dorong Diplomasi Perdamaian Dunia Berbasis Semangat Bhinneka Tunggal Ika

Dalam pertemuannya Para Perwakilan Kepala Desa ini meminta Ketua DPD menyampaikan sekaligus mendorong agar aspirasi terkait pelibatan mereka dalam sejumlah program unggulan Presiden Prabowo di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih direspon pihak istana.

Dalam pertemuan membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan kepala desa terhadap program-program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Menurut Sultan, para kepala desa menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden, sekaligus memberikan masukan konstruktif untuk memperkuat peran desa dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

Salah satu fokus pembahasan upaya membangun koperasi jasa di tingkat desa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian desa.

"Mereka tadi menyampaikan dukungan terhadap program Asta Cita-nya Presiden, mendukung program MBG, dan juga mendukung pembentukan koperasi jasa desa. Selain dukungan, mereka juga memberikan sejumlah masukan terkait pelaksanaannya."

Asosiasi kepala desa menyoroti persoalan teknis di lapangan, antara lain mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan gerai koperasi serta pentingnya memastikan keberlanjutan usaha koperasi desa.

Selain isu koperasi, AKSI juga mendorong agar Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program MBG. Keterlibatan BUMDes dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok bahan pangan bergizi dan memastikan perputaran uang tetap terjadi di desa.

"Begitu juga dengan MBG, mereka meminta agar BUMDes dilibatkan dan agar terkoordinasi dengan kepala desa supaya perputaran uang itu bisa di desa dan menimbulkan efek pendapatan serta peningkatan ekonomi."

Program Kopdes Merah Putih sendiri dirancang untuk menjadi instrumen ekonomi desa yang mampu menopang pelaksanaan MBG. Dalam konsep ini, koperasi desa bisa berperan sebagai pelaksana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan menyediakan dapur MBG atau menjadi pemasok bahan baku untuk kebutuhan program tersebut.

Pemerintah sebelumnya juga telah memulai proyek percontohan di sejumlah daerah seperti Kabupaten Buru, dengan rencana pengembangan puluhan titik koperasi baru dalam waktu dekat.

Dalsm kesempatan ini Ketua DPD RI akan terus memantau dan mendukung inisiatif yang memperkuat kemandirian desa. Ia menilai sinergi antara DPD, pemerintah, dan para kepala desa penting agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.

"Keterlibatan kepala desa harus diperkuat supaya perputaran uang desa bisa menimbulkan efek pendapatan dan kenaikan ekonomi di tingkat lokal," tutur Sultan B. Najamudin. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News