Jakarta, MPOL - Diplomasi parlemen bukan sekadar kehadiran dalam forum internasional, tetapi memastikan kepentingan nasional Indonesia diperjuangkan dan terdengar. BKSAP menjadi penghubung utama
DPR RI dengan parlemen dunia."
Baca Juga:
Tantangan global yang semakin kompleks perlu dilakukan pendekatan diplomasi adaptif, responsif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Senada dengan hal tersebut. BKSAP terus aktif dalam berbagai forum antarparlemen internasional. Partisipasi ini dinilai penting untuk memperkuat jejaring, menyampaikan pandangan Indonesia, dan memperjuangkan kepentingan nasional di tengah meningkatnya tantangan geopolitik global.
"Melalui forum antarparlemen, Indonesia dapat terlibat langsung dalam pembahasan isu-isu strategis global, memperkuat kerja sama, dan menjaga daya tawar Indonesia tetap kuat di tengah dinamika geopolitik global. Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terwakili."
DPR RI Kawal Stabilitas Timur Tengah
Ditengah bara Geopolitik global Wakil Ketua Komisi I
DPR RI Dave Laksono (F. Golkar)
Dorong Indonesia Aktif Kawal Stabilitas Timur Tengah dan Ekonomi
Global menyambut positif rencana perdamaian antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang tengah bergulir. Stabilitas kawasan Timur Tengah menjadi faktor penting bagi pemulihan ekonomi global, termasuk bagi Indonesia yang selama beberapa pekan terakhir terdampak gejolak harga energi dan ketidakpastian pasar keuangan.
Ia menilai penghentian serangan yang diumumkan Presiden AS Donald Trump menjadi sinyal positif bagi upaya meredakan konflik yang berpotensi mengguncang perekonomian dunia.
"Kalau kita melihat kondisi ekonomi beberapa waktu terakhir, dampak konflik memang langsung terasa. Nilai tukar dolar masih tinggi, pasar saham belum sepenuhnya pulih, tetapi harga minyak sudah mulai turun dan berada di bawah 70 dolar AS per barel."
Dampak global, termasuk bagi Indonesia yang selama beberapa pekan terakhir terdampak gejolak harga energi dan ketidakpastian pasar keuangan.
Diharapkan penurunan harga minyak dapat diikuti dengan perbaikan indikator ekonomi lainnya, termasuk stabilitas nilai tukar rupiah dan penguatan pasar modal domestik. Namun, menurutnya, kondisi tersebut juga harus didukung kebijakan fiskal dan ekonomi dalam negeri yang tepat agar momentum pemulihan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dengan keberlanjutan proses damai sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat, terutama Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan militer lanjutan yang berpotensi memicu eskalasi baru di kawasan.
"Kita tentu berharap seluruh pihak memegang komitmennya. Jangan sampai ada tindakan yang justru memicu ketegangan baru dan mengguncang stabilitas dunia."
Stabilitas Timur Tengah memiliki pengaruh langsung terhadap jalur perdagangan internasional dan keamanan pasokan energi global. Karena itu, Indonesia perlu terus mendukung setiap upaya diplomasi yang mengarah pada penyelesaian konflik secara damai.
Ia menekankan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia memberikan ruang bagi pemerintah untuk berkomunikasi dengan seluruh pihak sekaligus mendorong terciptanya perdamaian tanpa berpihak pada blok tertentu.
"Indonesia harus terus menyokong perdamaian. Kita memiliki posisi yang baik untuk berkomunikasi dengan semua pihak dan mendorong terciptanya kesepakatan yang dapat menjaga stabilitas kawasan."
Indonesia dapat memainkan peran yang lebih aktif melalui berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna memastikan proses perdamaian berjalan berkelanjutan dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat yang terdampak konflik.
Selain menghentikan kekerasan, ia menilai perhatian dunia juga perlu diarahkan pada agenda rekonstruksi dan pembangunan pascakonflik di sejumlah wilayah yang terdampak, seperti Gaza dan Lebanon. Upaya tersebut dinilai penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang serta membuka kembali peluang pertumbuhan ekonomi di kawasan.
"Perdamaian harus diikuti dengan pembangunan kembali wilayah yang terdampak konflik. Dengan begitu, masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial secara normal," tutur Dave Laksono.
Ia optimistis, apabila proses damai dapat dijaga secara konsisten oleh seluruh pihak, maka stabilitas kawasan Timur Tengah akan memberikan dampak positif bagi perdagangan global, harga energi, serta prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia, termasuk Indonesia.
Hormuz, Iran–AS, dan Darurat Kedaulatan Energi Indonesia
Sedangkan anggota Komisi XIII DOR RI Rieke Diah Pitaloka mengatakan kesepakatan Iran–Amerika Serikat harus dibaca hati-hati: ini belum perdamaian final, melainkan jeda strategis yang rapuh. Perundingan di Swiss membuka jalan menuju kesepakatan 60 hari, tetapi masih dibayangi inspeksi nuklir, sanksi, konflik Lebanon, Israel–Hezbollah, dan keamanan Selat Hormuz. Posisi Iran: akses ke fasilitas nuklir yang diserang tidak diberikan sebelum kesepakatan final dan penghentian sanksi.
Selat Hormuz adalah urat nadi energi dunia. United States Energy Information Administration mencatat 20 juta barel minyak per hari melewati Hormuz pada 2024, sekitar 20 persen konsumsi petroleum liquids global, dan sebagian besar menuju Asia. Seperlima perdagangan liquefied natural gas atau LNG global juga melewati jalur ini.
Bagi Indonesia, krisis ini bukan isu jauh melaporkan 25 persen impor minyak mentah Indonesia dan 30 persen impor liquefied petroleum gas atau LPG berasal dari Timur Tengah. Jika Hormuz terganggu, dampaknya menjalar ke rupiah, inflasi, subsidi energi, logistik, pangan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mencatat subsidi energi dan kompensasi 2026 sekitar Rp381,3 triliun; jika minyak naik ke US`$90–92 per barel, defisit dapat melebar hingga 3,6 persen Produk Domestik Bruto.
Sebagai anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya menegaskan bahwa isu ini menyangkut hukum dan Hak Asasi Manusia. Konflik bersenjata, gangguan pelayaran, dan ancaman terhadap objek sipil berkaitan dengan hak hidup, rasa aman, keselamatan awak kapal, pekerja migran, pengungsi serta kewajiban negara melindungi Warga Negara Indonesia di luar negeri. Indonesia harus mendorong deeskalasi, penyelesaian damai, kedaulatan negara, kebebasan navigasi, dan hukum humaniter internasional.
Dalam kesempatan ini Rieke memberikan 5 rekomendasi, 1. Pemerintah memperkuat diplomasi deeskalasi Iran–Amerika Serikat dan kebebasan navigasi Selat Hormuz.
2. Kementerian Luar Negeri memperbarui peringatan dini, pendataan, bantuan hukum, dan evakuasi Warga Negara Indonesia di kawasan konflik.
3. Pemerintah memperkuat cadangan energi nasional, diversifikasi impor minyak dan LPG, serta mitigasi risiko fiskal.
4. Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Ekosistem Bioethanol Nasional untuk kepastian hulu-hilir: bahan baku, harga, offtaker, distribusi, standar mutu, dan insentif.
5. Bioethanol harus menjadi instrumen kedaulatan energi, substitusi impor bahan bakar, penguatan petani dan industri domestik, serta perlindungan hak ekonomi rakyat, tutur Rieke Diah Pitaloka.
Penulis: (Zainul Azhar)
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani
