Sekjen Gerindra Akui Belum Tahu Berapa Persis Jumlah Kursi Menteri Kabinet

Jakarta, MPOL - Sekjen Gerindra akui belum tahu berapa persis jumlah kursi Menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Giran Rakabuming Raka mendatang, demikian Ahmad Muzani ketika ditanya wartawan Kamis (18/4) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Ketua Gerindra Deli Serdang Bersama Wabup Bagikan Ribuan Paket Lebaran Kepada Kader Dan Masyarakat
• Sambut Idul Fitri Berbagi 500 Sembako, Gerindra Sumut Pererat Hubungan Dengan Rakyat
• Pererat Silaturahmi dan Berbagi Kebahagiaan, Partai Gerindra Sumut Salurkan Bantuan ke Panti Asuhan di Tiga Daerah

Menurutnya "Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah kursi yang akan diberikan bagi Partai Gerindra. Saya belum menghitung. Belum ada angka pasti dan belum ada posisi yang pasti. Ini semua masih terus dicocokkan ini pas atau tidak." Ia juga enggan menyebut siapa saja nama kader-kader Partai Gerindra yang telah diusulkan mengisi pos menteri di Kabinet Prabowo-Gibran mendatang.

"Ya yang akan kita perhitungan adalah orang-orang yang mendapatkan rekomendasi dan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang yang akan dijabat dan diusulkan." Serta siapapun yang diusulkan pimpinan parpol untuk mengisi pos menteri nantinya merupakan sosok yang dianggap ahli di bidangnya. "Karena itu kami menghargai semua nama dan komposisi yang diajukan parpol dalam pengajuan nama dan posisi kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto," tutur Muzani.

Kontribusi dalam Pilpres itu bagaimana menghitungnya? Apa iya itu menjadi semua? Tapi begini bahwa sebagai sebuah kebersamaan dalam sebuah koalisi saya kira itu akan menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi Presiden dan Wapres. Ini untuk menetapkan komposisi susunan menteri dan itu akan dibicarakan dengan Presiden dan Wapres untuk membahas hal itu.

Namun, Muzani tak menampik apabila saat ini baik Prabowo, Gibran, dan para pimpinan parpol koalisi telah melakukan pembicaraan mengenai nama-nama yang akan mengisi pos menteri pada kabinet mendatang. "Ya saya kira dengan makin dekatnya putusan MK, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif baik menteri-menteri yang berasal dari parpol koalisi maupun menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian termasuk daerah-daerah."

Sebagai sebuah kekuatan tim, menteri merupakan pembantu presiden. Syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami, dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan maupun yang dibicarakan dalam debat Capres-Cawapres. Ia memahami dan menyetujui program Presiden dan Wapres merupakan suatu keharusan karena menteri adalah pembantu presiden. Serta akan melaksanakan program kerja dari kebijakan Presiden, bukan kebijakan menteri. Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penterjemahan dari kebijakan Presiden," tegas Muzani.

Ketika ditanya wartawan jabatan menteri koordinator (menko) nantinya sebaiknya diisi para profesional atau kader parpol, Muzani mengingatkan tidak ada dikotomi mengenai profesional dan kader parpol yang dianggap layak mengisi pos menteri. "Kami menganggap tidak ada dikotomi orang profesional dan orang parpol. Orang parpol bisa juga menjadi orang profesional, karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang-orang yang memiliki bidang profesi tertentu." Siapapun sosok yang diajukan para pimpinan parpol koalisi maka dianggap sebagai orang yang profesional dan ahli di bidangnya, tutur Ahmad Muzani.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News