Selasa, 10 November 2026

10 Anggota PKS Tanda Tangani HMP

Zainul Azhar - Selasa, 10 November 2026 21:21 WIB
10 Anggota PKS Tanda Tangani HMP
Jakarta, MPOL - Lebih dari 10 anggota Fraksi PKS DPR RI tanda tangani HMP (hak menyatakan pendapat) polemik Wapres Gibran, Selass (10/11) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:
Menurut Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKS Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Fraksi PKS akan terus mengawal proses penggunaan hak menyatakan pendapat, Insya Allah hak menyatakan pendapat jalan terus," tutur Mardani.

Sementara itu Ketua DPR RI Puan terima Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat dari Anggota DPR soal Gibran, Puan Maharani memastikan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dari sejumlah anggota parlemen. Namun, ia tak menjelaskan jumlah anggota yang telah mengajukan HMP tersebut.

"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya," tutur Puan.

Setiap langkah harus mengikuti ketentuan hukum dan konstitusi. Setelah ini tentu saja kami akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi."

DPR tidak bisa mengambil langkah di luar mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Karena itu, proses pembahasan hak menyatakan pendapat harus tetap berpedoman pada konstitusi. Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," tutur Puan Maharani.

Untuk itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.

Ia menilai berbagai kemungkinan yang belum terjadi tidak perlu dibesar-besarkan karena berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.

Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," tutur Puan. (ZAR)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Marini Rizka Handayani
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru