Selasa, 17 November 2026

Bahas Evaluasi Program HAM 2026, Maruli Siahaan Hadiri Rapat Bersama Menteri HAM dan Lembaga Negara Terkait

Josmarlin Tambunan - Selasa, 17 November 2026 22:19 WIB
Bahas Evaluasi Program HAM 2026, Maruli Siahaan Hadiri Rapat Bersama Menteri HAM dan Lembaga Negara Terkait
Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Maruli Siahaan, S.H., M.H saat menghadiri rapat bersama Menteri HAM dan Komnas Perempuan, Selasa (17/11).(ist)
Jakarta, MPOL: Penguatan penegakan hak asasi manusia (HAM), perlindungan saksi dan korban, serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Selasa (17/11/2026).

Baca Juga:
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I Fraksi Partai Golkar, Kombes Pol. (Purn.) Maruli Siahaan, S.H., M.H., bersama para anggota Komisi XIII DPR RI membahas evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan program strategis bidang HAM sepanjang tahun 2026.

Pembahasan tidak hanya berfokus pada pencapaian program, tetapi juga menyoroti efektivitas penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM, tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan, serta pemenuhan hak-hak saksi dan korban, khususnya korban pelanggaran HAM berat.

Dalam forum tersebut, Maruli Siahaan bersama para anggota Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian terhadap kinerja kementerian dan lembaga terkait. Peningkatan kualitas pelayanan, efektivitas program, serta kesinambungan kebijakan menjadi hal penting yang harus dipastikan agar perlindungan HAM tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan nyata.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian adalah penguatan koordinasi antara Kementerian HAM RI dan Komnas HAM dalam menangani berbagai dugaan pelanggaran HAM, termasuk kasus pelanggaran HAM berat. Pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, disertai koordinasi yang efektif, diperlukan agar proses penanganan dan tindak lanjut setiap kasus tidak terhambat oleh persoalan kelembagaan.

Maruli Siahaan juga menekankan pentingnya membangun sinergi yang lebih terintegrasi antara Kementerian HAM RI, LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pengawasan, memastikan program prioritas berjalan secara berkelanjutan, serta menjamin penanganan persoalan HAM dilakukan secara terkoordinasi dan sesuai ketentuan hukum.

Maruli Siahaan menilai bahwa koordinasi antarlembaga merupakan faktor penting dalam mewujudkan penegakan HAM yang efektif dan memberikan kepastian hukum. Menurutnya, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi komitmen nyata negara, sehingga setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas perlindungan hukum, keadilan, dan perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi.

Kehadiran Maruli Siahaan dalam rapat ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Melalui evaluasi dan pembahasan bersama kementerian serta lembaga terkait, Maruli Siahaan mendorong agar berbagai program HAM tahun 2026 tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan dalam melindungi hak-hak masyarakat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Josmarlin Tambunan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru