Ketua MPR RI Dukung Penguatan Wawasan Kebangsaan Melalui Sekolah Virtual Kebangsaan

Jakarta, MPOL - Ketua MPR RI dukung penguatan wawasan kebangsaan memalui sekolah virtual kebangsaan demikian Bambang Soesatyo dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, bersama Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII), Selasa (3/9) di DPR/MPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• MPR RI Akan Melibatkan Akademisi Mengevaluasi Kebutuhan untuk Amandemen UUD 1945
• Reses Tahun Sidang III & Seminar Nasional Fisip USU, Anggota DPR RI KBP (P) Dr Maruli Siahaan SH.MH Dorong Pembangunan Lapas Kurangi Overkapasitas
• Perdana Menteri China Kunjungan Kenegaraan ke DPR RI

Dalam kesempatan ini juga Ketua DPP LDII K.H. Chriswanto Santoso menandatangani nota kesepahaman antara MPR dengan LDII untuk penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan melalui Sekolah Virtual Kebangsaan. Sehingga dapat memasifkan kegiatan internalisasi program Empat Pilar MPR RI di lingkungan warga LDII, khususnya bagi para pengurus, generasi muda dan Ustadz/Ustadzah LDII melalui kegiatan Sekolah Virtual Kebangsaan.

"Selain melalui penyelenggaraan Sekolah Virtual Kebangsaan, MPR dan LDII juga akan menyelenggarakan berbagai kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pondok Pesantren, Sekolah/Madrasah, Yayasan, Majelis Taklim, dan/atau komunitas warga LDII baik di dalam maupun di luar negeri. Sekaligus mengajak partisipasi warga LDII dalam berbagai kegiatan sosial-kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh MPR RI."

Kerjasama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI memiliki makna penting, mengingat ormas keagamaan adalah entitas sosial yang memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehadiran ormas keagamaan pun cenderung lebih mudah diterima oleh masyarakat, dibandingkan organisasi kemasyarakatan lainnya, karena ormas keagamaan dipimpin oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi teladan (role model) bagi masyarakat.

"Kecenderungan penghormatan masyarakat terhadap eksistensi ormas keagamaan ini selaras dengan temuan hasil survei LSI, bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbauan tokoh agama memiliki persentasi yang cukup tinggi, mencapai 51,7 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap seruan yang disampaikan politisi, yang hanya mencapai 11 persen."

Pada prinsipnya, hubungan kerjasama yang dibangun dengan ormas keagamaan, bersifat simbiosis mutualisme, saling menopang satu sama lain. Di satu sisi, ormas keagamaan dapat memanfaatkan kerjasama ini dalam kerangka internalisasi nilai-nilai dan wawasan kebangsaan secara lebih intensif dan mendalam.

Di sisi lain, eksistensi ormas kegamaan menjadi filter untuk menetralisir hadirnya isu-isu keagamaan yang sensitif, yang jika tidak disikapi dengan arif dan bijaksana, dapat menimbulkan kesalahpahaman, memantik konflik sosial, bahkan menggerus ikatan soliditas kebangsaan kita.

"Kemajuan zaman adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Seiring perjalanan waktu, tatanan kehidupan akan terus mengalami pergeseran dan perubahan, melahirkan paradigma baru pada berbagai aspek kehidupan. Rangkaian momentum kehidupan akan melahirkan ragam peradaban yang akan membentuk periodisasi zaman, di mana pada setiap periodisasi zaman tersebut akan menghadirkan tantangan yang terus berkembang secara dinamis," tutur Bamsoet.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News

MPR RI Akan Melibatkan Akademisi Mengevaluasi Kebutuhan untuk Amandemen UUD 1945

Reses Tahun Sidang III & Seminar Nasional Fisip USU, Anggota DPR RI KBP (P) Dr Maruli Siahaan SH.MH Dorong Pembangunan Lapas Kurangi Overkapasitas

Perdana Menteri China Kunjungan Kenegaraan ke DPR RI

Ketua MPR RI Belum Mengetahui Kabar Reshuffle

Pentingnya Penguatan UMKM di Tegal Sebagai Modal Utama Pembangunan

Al Washliyah Kekuatan Penting Dalam Gerakan Keagamaan dan Kebangsaan