Komisi VI DPR RI Akan Memantau Ketersediaan Barang dan Kestabilan Harga

Jakarta, MPOL - Komisi VI DPR RI Akan memantau ketersediaan barang dan kestabilan harga menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri demikian Herman Khaeron mengatakan dalam dialektika Demokrasi "Antisipasi Lonjakan Sembako Jelang Puasa", Kamis (20/2) di DPR RI Jakarta.

Baca Juga:

• Bukan Sekadar Iftar, inDrive Perkuat Solidaritas Driver Medan Surabaya
•  Kemenangan untuk Memulihkan Keberanian
• Di Panti Asuhan Ade Irma Suryani Belasan Siswa Setukpa Lemdiklat Polri Angkatan 55 Asal Polda Sumut Bagi-bagi Sembako

Menurutnya akan terus memantau ketersediaan barang dan kestabilan harga agar masyarakat tetap dapat menikmati kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau. "DPR terus memonitor memantau terhadap ketersediaan dan keterjangkauan ketersediaan dari sisi barang ketersediaan dari sisi kedekatan terhadap konsumen maupun keterjangkauan keterjangkauan dari sisi harga dan keterjangkauan dari sisi barang ini yang terus kami pantau."

Komisi VI DPR RI bekerja sama dengan berbagai perusahaan BUMN yang berperan penting dalam kelancaran distribusi barang, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan saat Lebaran. "Tentu ini menjadi bagian pergerakan maupun terjadinya migrasi masyarakat dari wilayah tertentu ke wilayah tertentu biasanya dari wilayah kota ke wilayah desa atau ke kampungnya yang disebut dengan pulang kampung itu kami monitor dari berbagai aspek,," tutur Herman Khaeron.

Sedangkan pengamat ekonomi Salamuddin Daeng mengatakan saya akan persingkat tapi saya mulai dengan saya sebetulnya bulan puasa tahun ini saya perkirakan mungkin masyarakat Indonesia akan lebih menderita daripada masa-masa sebelumnya. agak berbeda, karena begini kita sepanjang 2014 itu kita menghadapi deflasi ini makro nya dulu ya deflasi itu 5 bulan berturut-turut 2014 ,5 bulan sejak April sampai September dan itu praktis tidak ada satu kebijakan yang dapat memompa depresi menjadi inflasi jelas itu bahaya.

Karena itu terjadi penurunan harga-harga secara umum.Nah keadaan itu saya monitor ternyata sampai Januari itu belum pulih jadi hasil survei BPS mengatakan bahwa inflasi di bulan Januari itu sama dengan 2020 ini adalah yang terendah sejak tahun 2020 jadi tidak ada kenaikan harga apapun.

Nah sekarang itu apakah akan terjadi lonjakan harga menjelang puasa bisa terjadi jika terjadi administratif price atau satu harga yang ditetapkan oleh pemerintah jadi pemerintah mampu kenaikan harga pada komunitas tertentu misalnya BBM karena ada rencana untuk membatasi solar tapi kalau pembatasan solar diikuti dengan kenaikan harga solar atau diikuti dengan pembelian solar non subsidi dalam jumlah besar oleh industri-industri oleh transportasi dan lain sebagainya kemungkinan bisa diidentifikasi oleh BPS sebagai kenaikan harga bisa tapi itu harus terjadi secara menyeluruh orang beralih benar dari BBM subsidi ke BBM atau ada peralihan besar-besaran dari konsumsi gas LPG 3 kg yang murah sekali ini dengan LPG non subsidi karena LPG non subsidi kita konsumsinya kan cuma 7% LPG subsidi kita 93% jadi tidak tidak tetap harga-harga ini dijaga oleh pemerintah, tutur Salamauddin Daeng.***

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News