Minggu, 22 November 2026

PB HMI Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Program Jaksa Sahabat Pendidik di Sumut

Kami Percaya Kajatisu Komitmen Dalam Menjaga Penegakan Hukum
Baringin MH Pulungan - Minggu, 22 November 2026 20:36 WIB
PB HMI Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Program Jaksa Sahabat Pendidik di Sumut
Ahmad Ridwan Dalimunthe
Jakarta, MPOL -Wakil Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ahmad Ridwan Dalimunthe, menyampaikan pandangannya terkait kerja sama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui programJaksa Sahabat Pendidik.

Baca Juga:

Menurut Ridwan, program tersebut merupakan salah satu langkah dalam memperkuat tata kelola dan mencegah terjadinya persoalan hukum di lingkungan pendidikan. Namun, pelaksanaannya perlu tetap mengedepankan transparansi, profesionalitas, serta independensi penegakan hukum.


Ia mengatakan bahwa masyarakat tentu menaruh kepercayaan kepada institusi Kejaksaan, khususnya Kejati Sumut, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kepercayaan tersebut harus dijaga melalui pelaksanaan program yang terbuka dan akuntabel.


"Kami percaya Kejati Sumut memiliki komitmen dalam menjaga penegakan hukum. Namun, kepercayaan publik juga harus dijawab dengan integritas. Jangan sampai kerja sama ini justru membuka ruang bagi kepentingan tertentu yang dapat mencederai tujuan utama program tersebut," ujar Ridwan.


Ia menilai sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang membutuhkan pengawasan serius, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.


Menurutnya, pendampingan hukum harus ditempatkan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Jangan sampai kehadiran program pendampingan justru menimbulkan persepsi bahwa lingkungan pendidikan menjadi terbebas dari pemeriksaan maupun penindakan hukum.


"Kita tidak sedang menaruh kecurigaan kepada institusi atau pihak tertentu. Ini merupakan pandangan dan pengingat sebagai bagian dari kontrol publik. Jangan sampai ada ruang kompromi, apalagi kesempatan bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan kerja sama ini demi kepentingan pribadi maupun kelompok," tegasnya.


Ridwan juga menekankan bahwa apabila dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran pendidikan ditemukan indikasi penyimpangan, proses pemeriksaan dan penegakan hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.


"Pendampingan hukum tidak boleh menjadi pembatas bagi penegakan hukum. Justru melalui program ini, kita berharap tata kelola pendidikan semakin baik, semakin transparan, dan semakin jauh dari praktik penyimpangan," lanjutnya.


Ia berharap Pemprov Sumut dan Kejati Sumut dapat memastikan ruang lingkup serta mekanisme kerja sama tersebut berjalan secara terbuka sehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan pengawasan.


"Pada prinsipnya, kita percaya kepada Kejati Sumut. Tetapi kepercayaan itu harus dijaga. Tujuan kita sama, bagaimana dunia pendidikan di Sumatera Utara terbebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan," tutup Ahmad Ridwan Dalimunthe. (bp)


Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Baringin MH Pulungan
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru