PB HMI Ingatkan Pentingnya Transparansi dalam Program Jaksa Sahabat Pendidik di Sumut
Jakarta, MPOL Wakil Bendahara Umum PengurusBesar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ahmad Ridwan Dalimunthe, menyampaikanpandangannya ter
Nusantara
Baca Juga:
- JPU Nyatakan Berkas Pemeriksaan Lengkap, Mantan Walikota Sibolga Segera Diserahkan ke Jaksa, Korupsi Pembangunan Pasar Ikan Modern Rugikan Rp 5,3 M
- Kejari Asahan Luncurkan Jaksa Sahabat Pendidik, Cegah Penyimpangan di Sektor Pendidikan
- Jaksa Sidang Korupsi Jasa Pandu Pelabuhan Belawan Kena Warning Hakim
Menurut Ridwan, program tersebut merupakan salah satu langkah dalam memperkuat tata kelola dan mencegah terjadinya persoalan hukum di lingkungan pendidikan. Namun, pelaksanaannya perlu tetap mengedepankan transparansi, profesionalitas, serta independensi penegakan hukum.
Ia mengatakan bahwa masyarakat tentu menaruh kepercayaan kepada institusi Kejaksaan, khususnya Kejati Sumut, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, kepercayaan tersebut harus dijaga melalui pelaksanaan program yang terbuka dan akuntabel.
"Kami percaya Kejati Sumut memiliki komitmen dalam menjaga penegakan hukum. Namun, kepercayaan publik juga harus dijawab dengan integritas. Jangan sampai kerja sama ini justru membuka ruang bagi kepentingan tertentu yang dapat mencederai tujuan utama program tersebut," ujar Ridwan.
Ia menilai sektor pendidikan merupakan salah satu bidang yang membutuhkan pengawasan serius, khususnya dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
Menurutnya, pendampingan hukum harus ditempatkan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Jangan sampai kehadiran program pendampingan justru menimbulkan persepsi bahwa lingkungan pendidikan menjadi terbebas dari pemeriksaan maupun penindakan hukum.
"Kita tidak sedang menaruh kecurigaan kepada institusi atau pihak tertentu. Ini merupakan pandangan dan pengingat sebagai bagian dari kontrol publik. Jangan sampai ada ruang kompromi, apalagi kesempatan bagi oknum tertentu untuk memanfaatkan kerja sama ini demi kepentingan pribadi maupun kelompok," tegasnya.
Ridwan juga menekankan bahwa apabila dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran pendidikan ditemukan indikasi penyimpangan, proses pemeriksaan dan penegakan hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
"Pendampingan hukum tidak boleh menjadi pembatas bagi penegakan hukum. Justru melalui program ini, kita berharap tata kelola pendidikan semakin baik, semakin transparan, dan semakin jauh dari praktik penyimpangan," lanjutnya.
Ia berharap Pemprov Sumut dan Kejati Sumut dapat memastikan ruang lingkup serta mekanisme kerja sama tersebut berjalan secara terbuka sehingga masyarakat tetap memiliki ruang untuk melakukan pengawasan.
"Pada prinsipnya, kita percaya kepada Kejati Sumut. Tetapi kepercayaan itu harus dijaga. Tujuan kita sama, bagaimana dunia pendidikan di Sumatera Utara terbebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan," tutup Ahmad Ridwan Dalimunthe. (bp)
Jakarta, MPOL Wakil Bendahara Umum PengurusBesar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Ahmad Ridwan Dalimunthe, menyampaikanpandangannya ter
Nusantara
Medan, MPOL Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Medan Dr. Wuri Tamtama Abdi,S.Pd.I., M.Pd menekankan pentingnya pemahaman ibadah
Pendidikan
Medan, MPOL Perhimpunan Dokter Spesialis Neurologi Indonesia (Perdosni) menggelar Kongres Nasional (KONAS) XI yang dirangkaikan dengan 20t
Kesehatan
Medan, MPOL H. Farianda Putra Sinik SE, kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara
Sumatera Utara
Jawa Barat, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengaturan dan pengawasan sektor perbankan untuk menjaga ketahanan industr
Ekonomi
Medan, MPOL Pemilihan ban menjadi salah satu faktor penting dalammenunjang kenyamanan dan efisiensi kendaraan listrik. Berbeda dengan mob
Sumatera Utara
Bali, MPOL Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama regulator asuransi negaranegara ASEAN menyepakati empat prioritas strategis pengawasan as
Ekonomi
Medan, MPOL Dua eks Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Kota Medan kini dipromosikan menjadi Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di daer
Sumatera Utara
Stabat, MPOL Disaat pemerintah pusat menggelontorkan anggaran cukup besar untuk ketahanan pangan nasional. Justru, ironinya terjadi dilumb
Sumatera Utara
Medan, MPOL Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali merotasi ratusan personel mulai dari Perwira Tinggi (Pati) hingga Perwira Menengah (
Sumatera Utara