LIRA Sumut Kawal Pendidikan Gratis Bobby Nasution

Medan, MPOL - Gubernur LIRA Sumut H. Febry Dalimunthe, ST,MM menegaskan, siap mengawal kebijakan pendidikan gratis di SMAN dan SMKN sebagaimana yang dicanangkan oleh Gubernur Sumatra Utara M.Bobby Afif Nasution.

Baca Juga:

Hal tersebut disampaikannya saat bincang-bincang dengan wartawan dalam acara Ngopi Pagi di Hotel JW Marriot Medan, Rabu,(24/9/2025).

Menurut Febry Dalimunthe untuk pelaksanaan pendidikan gratis di Sumut itu, LSM LIRA mempunyai kemampuan dalam melakukan pengamatan karena memiliki kepengurusan dan basis massa di 33 kabupaten/kota.

"Harus diapresiasi apapun itu bila menyangkut kebijakan yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak", sebut Febry Dalimunthe yang baru terpilih memimpin kepengurusan LSM LIRA Sumut priode 2025-2029

Dijelaskan Febry, terkait teknis penganggaran karena nantinya diperkirakan bakal berhubungan dengan APBD Sumut, pihaknya juga menyerahkan agar Pemropsu berkolaborasi dengan DPRD Sumut.

"Selama ini sebut Febry memang tidak ada istlah uang Sumbangan Pembiayaan Sekolah (SPP), namun tetap saja orangtua dibebani biaya misalnya atas nama Uang Komite", ujar Febry.

Nah uniknya sebut Febry lagi pihaknya mendapat informasi, dalam setiap anggaran sekolah, ada diselipkan dari jumlah keseluruhan anggaran biaya operasional sekolah, didalamnya termasuk anggaran untuk Komite Sekolah.

Padahal lanjut Febri keberadaan Komite Sekolah dihadirkan dari mereka yang mempunyai kemampuan finansial guna mendukung kegiatan operasional sekolah. Jadi bukan malah menggunakan anggaran operasional sekolah atas nama honor Komite Sekolah.

"Kondisi seperti ini yang harus ditertibkan, karena keberadaan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah. Konsekwensinya, negara harus membiayai kegiatan belajar mengajar disekolah-sekolah negeri", ucap Gubernur LSM LIRA dibawah kepemimpinan Presiden LSM LIRA HM KRH Jusuf Rizal tersebut.

Begitupun sebut Febry Pemropsu juga harus mencari solusi bagi sekolah-sekolah swasta yang berdampak kekurangan murid, setelah berjalannya pendidikan gratis bagi SMAN dan SMKN. Terutama bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak didukung pendanaan yayasan yang kuat.

"Mungkin bisa didata dan dilakukan merger diantara sesama sekolah yang kondisinya pas-pasan", tutup H.Febry Dalimunthe,ST, MM.(fitri)

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News