PMPHI Sumut: Sekda Pemprovsu dan Kajatisu Harus Membuat Terobosan Baru

Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat berharap Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut (Kajatisu) harus membuat terobosan baru di Sumut era pemerintahan Bobby-Surya.

Baca Juga:

• Jaksa KPK Tuntut Eks Kadis PUPR Sumut Topan Ginting 5,5 Tahun Penjara karena Terima Suap
• Hasil Dialog Publik Bersama Sejumlah Elemen, PMPHI Sumut akan Bawa Persoalan 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut ke DPR RI
• Perusahaan dan Masyarakat Sumut Dukung PMPHI Bawa Polemik Pencabutan Izin 28 PT Ke Komisi IV DPR RI

"Sekda Pemprovsu yang baru harus membuat terobosan, demikian juga Kajatisu, seperti saat Bobby Nasution membuat terobosan baru di Pemko Medan saat menjadi Walikota Medan", kata Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat di Medan, Jumat (11/7/2025).

Gandi menyebut, apabila Kajati dan Sekda yang baru tidak membuat terobosan atau tidak melaksanakan tugas sesuai dengan UU, PMPHI Sumut akan memprotes keras atau mengadukan untuk diproses hukum.

"Kami tidak meminta Kajatisu dan Sekda Pemprovsu harus sama terobosan dengan Bobby Nasution yang sudah menjadi Gubsu, yang penting harus ada terobosan. Kami selalu mengikuti langkah kerja Kejatisu dan Sekda Pemprovsu", ujar Gandi Parapat.

PMPHI Sumut lanjut Gandi, sangat berharap terobosan-terobosan tersebut tidak sama dengan terobosan yang dibuat Bobby, karena mereka bukan menantu mantan Presiden atau ipar Wapres. Yang penting Kajatisu dan Sekda Pemprovsu harus ada terobosan.

"Terobosan Bobby misalnya, merobah Lapangan Merdeka, Lapangan Kebun Bunga, Lapangan Teladan, Islamic Center , membuat lampu pocong dan lainnya", ujar Gandi Parapat.

Masalah OTT kepada Kadis PUPR Sumut yang KPK menyatakan berpeluang memeriksa Bobby, menurut Gandi Parapat hal itu masih dipertanyakan.

" Menurut kami itu semacan ancaman/ menakut nakuti. Pernyataan KPK itu sudah dicelah masyarakat dan mantan Komisioner KPK. Bagi kami hal itu sebagai pelawak yang digaji pemerintah", ujar Gandi Parapat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News