Jakarta, MPOL -Wakil Ketua I Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, Pdt.
Penrad Siagian, memimpin dua agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung B DPD RI, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.Dua agenda tersebut membahas persoalan hak pensiun 681 mantan karyawan PTPN II Kebun Prafi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, serta ketidakpastian status kepegawaian 81.325 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah.
Baca Juga:
Dalam RDPU terkait persoalan mantan karyawan PTPN II, BAP menghadirkan perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara itu, dalam agenda pembahasan status PPPK Satpol PP, BAP bersama Komite I DPD RI mengundang perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Dalam pembahasan pertama, BAP DPD RI menindaklanjuti pengaduan Persatuan Eks Karyawan PTPN II Kebun Prafi. Mereka mengadukan belum dibayarkannya hak pensiun sekaligus atau pensiun tebas kepada 681 mantan karyawan.
Padahal, kewajiban tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani pada 2 Juni 2014 di Pengadilan Negeri Manokwari. Berdasarkan data verifikasi Dapenbun pada 2016, nilai kewajiban pembayaran tersebut diperkirakan mencapai Rp11,4 miliar.
Penrad menegaskan, restrukturisasi perusahaan tidak boleh menghapus kewajiban kepada para pekerja dan pensiunan.
"Restrukturisasi dan penggabungan perusahaan dalam Holding Perkebunan Nusantara pada 2023, termasuk pengalihan kewajiban dari PTPN II kepada PTPN I, tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan ataupun menunda pemenuhan hak pekerja dan pensiunan," kata Pdt.
Penrad Siagian.
Menurutnya, Perjanjian Bersama yang telah disepakati harus dihormati. Para mantan karyawan juga memiliki dasar hukum untuk menuntut pemenuhan hak pensiun mereka.
Dalam RDPU tersebut terungkap bahwa PTPN masih menghadapi keterbatasan pendanaan untuk memenuhi berbagai kewajiban, termasuk pembayaran hak pensiun bagi mantan karyawan PTPN I dan PTPN II. PTPN II juga tengah mengajukan skema pembayaran pensiun sekaligus kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BAP DPD RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan mengawasi penyelesaian persoalan tersebut. BAP juga mendorong Danantara mengambil peran aktif untuk memastikan tersedianya skema pendanaan yang jelas dan terukur.
Selain itu, BAP meminta Badan Pengaturan BUMN, Danantara, Kementerian Ketenagakerjaan, OJK, Holding PTPN III (Persero), PTPN I, PTPN II, dan Dapenbun memperbarui data penerima manfaat serta memverifikasi seluruh kewajiban pembayaran.
Proses tersebut harus dilengkapi perhitungan aktuaria secara transparan, termasuk penetapan sumber pendanaan, tahapan, dan jadwal pembayaran yang terukur.
BAP juga meminta agar penerima manfaat lanjut usia mendapat prioritas. Sementara hak pensiun bagi mantan karyawan yang telah meninggal dunia harus tetap dibayarkan kepada ahli waris yang sah.
Pada agenda berikutnya, BAP bersama Komite I DPD RI membahas pengaduan Perkumpulan Profesi Birokrat Indonesia (PPBI) mengenai ketidakpastian status 81.325 personel Satpol PP berstatus PPPK di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, persoalan yang mengemuka mencakup kepastian status pekerjaan, peluang pengembangan karier, serta perlindungan hukum bagi personel Satpol PP.
BAP dan Komite I menyoroti ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua regulasi tersebut menjadi dasar pengaturan kedudukan dan pengangkatan anggota Satpol PP.
Karena itu, diperlukan kejelasan kebijakan mengenai penataan status kepegawaian personel Satpol PP yang saat ini berstatus PPPK.
"BAP dan Komite I DPD RI meminta Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Kementerian Dalam Negeri melakukan kajian dan koordinasi untuk merumuskan mekanisme penataan status PPPK Satpol PP, termasuk peluang pengangkatan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan dan prinsip sistem merit," kata Penrad.
BAP dan Komite I juga meminta pemerintah mempertimbangkan masa pengabdian, pengalaman kerja, kompetensi teknis, hasil evaluasi kinerja, serta batas usia apabila dibuka mekanisme seleksi CPNS atau pengangkatan menjadi PNS.
Namun, kebijakan afirmasi tersebut harus tetap memperhatikan prinsip transparansi, objektivitas, keadilan, dan sistem merit.
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah beban anggaran daerah. Jika seluruh gaji dan tunjangan 81.325 PPPK Satpol PP ditanggung melalui APBD, kondisi tersebut berpotensi membebani keuangan daerah, terutama daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah.
Untuk itu, BAP dan Komite I mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan dukungan pendanaan melalui penyesuaian atau pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU).
Kementerian PANRB dan BKN juga diminta memberikan penjelasan serta merumuskan kebijakan teknis mengenai status kepegawaian dan pengembangan karier PPPK Satpol PP. Sementara Kementerian Dalam Negeri diharapkan memperkuat pembinaan, standar kompetensi, dukungan operasional, dan perlindungan hukum bagi personel Satpol PP.
Penrad menegaskan, kedua persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian konkret melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
"BAP DPD RI akan meminta perkembangan tertulis mengenai penyelesaian hak pensiun eks karyawan PTPN II, termasuk kepastian skema dan jadwal pembayaran. BAP juga akan menggelar rapat koordinasi lanjutan untuk memastikan tindak lanjut dari pihak terkait," tuturnya.
Sementara itu, Komite I DPD RI akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk membahas penataan status PPPK Satpol PP.
"BAP juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Komite IV DPD RI guna mengkaji dampak fiskal kebijakan tersebut terhadap belanja pegawai serta kemampuan keuangan daerah," ucap Pdt.
Penrad Siagian.
Melalui kedua RDPU tersebut, BAP DPD RI menegaskan komitmennya mengawal setiap pengaduan masyarakat.
Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konkret, baik dalam pemenuhan hak pensiun eks karyawan PTPN II maupun pemberian kepastian status dan masa depan personel Satpol PP di seluruh Indonesia.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
