PMPHI Sumut Minta Mantan Ketua KPK dan Grupnya Jangan Asal Bicara

Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat menyebut, mantan Ketua KPK dan grupnya jangan asal bicara.

Baca Juga:

• Ribuan Karyawan Yang Dirumahkan Berharap Pemerintah Pulihkan Izin Perusahaan Tempat Mereka Kerja
• Bahas Pencabutan Izin 28 Perusahaan, DPR RI Undang PMPHI Sumut Untuk RDP
• PMPHI Sumut Nilai Presiden Salah Menerima Laporan Pembantunya Dalam Pencabutan Izin 28 Perusahaan

"Abraham Samad mantan ketua KPK dan grupnya kami minta jangan asal bicara yang mentebut setelah tgl 20 Oktober akan meminta Jokowi diadili. Seperti hebat kali kalian, kalau kalian hebat tidak perlu banyak bicara tunjukkan saja kemampuanmu jangan ngomong seperti kampanye tidak punya nilai", kata Gandi Parapat di Medan, Senin (7/10/2024).

"Yang katanya Jokowi dan anak, menantunya orang hebat sampai naik Jet pribadi. Wapres lagi, kalian lawanlah itu biar digiling kalian", sambung Gandi.

Masyarakat luas pun kata Korwil PMPHI Sumut itu, jangan terpengaruh atas gombal Abraham Samad dkk. Kalau masyarakat luas atau Masyarakat Lemah yang tau kesalahan Jokowi untuk bangsa dan negara teruslah suarakan agar bangsa dan begara Indonesia ini tetap utuh.

"Tanpa suara rakyat bisa negara ini tidak jelas. Masyarakat luas jangan terlalu berharap kepada DPR atau partai, karena mereka itu sudah jelas", kata Gandi.

Gandi Parapat juga menyoroti Pemprovsu yang menurut PMPHI Sumut a pa yang dilakukan Pj Gubsu sudah jelas didepan mata.

"Saat ini siapakah yang bertanggung jawab di Pemkot Medan. Siapakah yang menanda tangani surat-surat penting setelah Pj Gubsu menandatangani surat Plt ke kepada Wakil Walikota dan si Bobby Nasution cuti", katanya.

"Pejabat yang namanya cuti apa masih bertugas ?.Apakah sah Pj Gubsu menanda tangani Surat Plt Walkot yang bukan PNS ?.Kalau ada kesalahan dalam hal seperti ini, sangat perlu disuarakan Masyarakat Lemah", tandasnya.

Gandi Parapat pun menyebut, yang namanya kesalahan apalagi menyangkut bangsa dan negara, pasti tidak disetujui Prabowo setelah dilantik sebagai Presiden RI.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News