PMPHI Sumut: Keinginan Presiden Agar Pilkada Dikembalikan Ke DPRD Karena Banyak Kecurangan Yang Dilakukan Penguasa

Medan, MPOL -Kordinator Wilayah ( Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menilai keinginan/usulan Presiden Prabowo agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan DPRD dimungkinkan karena banyaknya kecurangan yang dilakukan penguasa.

Baca Juga:

• Bahas TPL dan Masyarakat, Korwil PMPHI Sumut Bersama Tokoh Khatolik Bertemu Akademisi dan Mantan Rektor UHN
• PMPHI Sumut Minta Menteri Pendidikan Jelaskan Penyebab Pemilihan Rektor USU Ditunda
• Rencana Gubsu Larang Truk Nopol BL Beroperasi di Sumut, Gandi: Saya Nilai Sebagai Pelawak untuk Ditertawakan

"Hal itu (kembali ke DPRD-red) mungkin karena Presiden melihat banyaknya kecurangan yang dilakukan penguasa", kata Gandi Parapat di Medan, Senin (17/12/2024).

Gandi mencontohkan seperti Pilkada baru-baru ini muncul 'partai coklat' yang dipastikan mengendalikan untuk memenangkan seseorang.

"Kalau masalah uang seseorang habis, itu tidak masalah. Yang menjadi masalah muncul nama yang tidak dikenal masyarakat tapi itu harus dimenangkan oleh Parcok", kata Gandi Parapat.

Gandi mencontohkan Pilgubsu yang Edy Rahmayadi seorang purnawirawan bintang tiga melawan Bobby menantu Presiden Jokowi, Bobby yang dituding pihak Edy turut dimenangkan partai coklat yang saat ini telah diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mungkin Pilgubsu itulah salah satu masalah, makanya presiden Prabowo mengusulkan agar Pilkada dikembalikan ke DPRD", ujarnya.

"Jadi kalau pertimbangan penguasa atau Parcok yang menguasai Pilkada seperti di Sumuy yang saat ini diadukan ke MK, tidak tepat. Itu semua tergantung wibawah dan konsekwensi Presiden", tambahnya.

Masalah menang tidaknya Edy di MK, Gandi Parapat menyebut MK pasti punya strategi.

" Bagi penuntut keadilan jangan putus asa, tetaplah berjuang dan berdoa agar Prabowo selalu sehat dan semakin sukses",tutup Gandi Parapat.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News