Perlu Dilakukan Dialog Publik, Gandi: Presiden Jangan Main-Main kepada 28 Perusahaan Yang Izinnya Dicabut

Medan, MPOL -Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut) menilai Presiden tidak serius dan terkesan main-main menyelesaikan pencabutan izin 28 perusahaan akibat banjir bandang di tiga provinsi di Indonesia. Presiden katanya jangan main-main kepada karyawan dan perusahaan tersebut.

Baca Juga:

• Sejak Hari Pertama Bencana, PTPN IV PalmCo Konsisten Dampingi Pemulihan Aceh Tamiang
• Temui Korban Bencana, PMPHI Sumut Nilai Penanganan Korban Banjir Tepteng Memadai
• Diawali Makan Siang Bersama Anak Panti Asuhan, Panitia Natal PMPHI Sumut Gelar Baksos

"Presiden Prabowo kami harap jangan main- memimpin NKRI, kalau tidak serius lebih bagus segera diberi ke Wakil Presiden biar ditertipkan semua dan Prabowo biar duduk manis aja", kata Korwil PMPHI Sumut, Drs Gandi Parapat kepada wartawan di Medan, Rabu (4/2/2026).

Menurut Gandi pengumuman pencabutan izin 28 perusahaan tersebut terkesan karena "titipan" dan menurut info masih diperbolehkan beroperasi. Hal inilah yang menurutnya membuat kekacauan dan terkesan main-main, tidak serius terutama di Sumut.

" Disatu sisi karyawan harus punya tanggungjawab menjaga dan mengoperasikan perusahaan, namun masyarakat melarang keras", ujar Korwil PMPHI Sumut itu.

Gandi menyebut, kalau hanya alasan banjir bandang maka ditutup 28 perusahaan yang resmi diberi izin pemerintah dan memberi pajak ke negara, hal itu sangat keliru atau Presiden terlalu gegabah.

"Bisa kami duga Presiden mengalihkan perhatian atau kesalahan Pemerintah kepada masyarakat atau perusahaan tersebut.Kami sangat menyakini tidak semua perusahaan yang dicabut izinnya ada kesalahan terutama dilokasi banjir yang menimbulkan kematian", ujar Gandi.

Gandi pun berharap jangan sampai ada tuduhan masyarakat kepada warga yang bekerja di perusahaan yang dicabut izinnya sebagai pembunuh. Karena hukuman masyarakat kepada masyarakat sangat sakit.

Korwil PMPHI Sumut itu juga melihat setelah pengumuman pencabutan izin 28 perusahaan itu, banyak yang berpesta kemenangan dan ada pula berita Danantara akan mengambilalih perusahaan tersebut untuk diusahai.

Kata Gandi, jika benar ada rencana pemerintah melalui DANANTARA mengambil alih perusahaan itu, menurutnya suatu kejanggalan .

"Dan dalam masalah bencana banjir di Sumut, kami himbau kepada seluruh masyarakat agar menyikapinya dengan tenang, jangan tergiur akan menerima dua hektar tanah. Kepada pemerintah agar segera memberikan info yang jelas agar stabilitas terjamin di Sumut.

PMPHI Sumut pun berharap agar ada pertemuan masyarakat, pemerintah, perusahaan, para pakar hukum, aktivis dan lainnya membuat Dialog Publik guna menjaga stabilitas dan memberi masukan yang pasti ke presiden Prabowo terkait ke 28 perusahaan yang dicabut izinnya tersebut.**

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News