Medan, MPOL -Anggota DPRD Medan, Dr. Dra. Lily, MBA MH, menegatakan ketimpangan penegakan hukum, keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, hingga melemahnya semangat gotong royong, menjadi sorotan dalam pemaparan materi sosialisasi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila.
Baca Juga:
",Keadilan tidak boleh hanya menjadi slogan. Negara harus memastikan setiap warga memperoleh perlakuan hukum dan pemenuhan hak yang sama tanpa membedakan kekayaan, jabatan, maupun status sosial," tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan Lily, ketika menggelar penyebarluasan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan (wasbang), Sabtu (14/11/2026) di Jalan Cempaka Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia.
Ia menegaskan, prinsip hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak boleh dibiarkan. Rakyat kecil tidak boleh menjadi kelompok yang selalu berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan hukum.
"Jangan dibedakan karena seseorang lebih kaya atau memiliki kedudukan lebih tinggi. Hukum harus adil dan sama di setiap lapisan. Rakyat kecil berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama," tegasnya.
Menurutnya, kesetaraan juga harus diwujudkan dalam hubungan antara hak dan kewajiban. Masyarakat tidak bisa hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, negara juga tidak boleh terus menuntut kewajiban rakyat tanpa memberikan hak yang semestinya.
"Kalau semua rakyat hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, itu sangat timpang. Tetapi kalau kita terus melaksanakan kewajiban tanpa mendapatkan hak, kita juga keberatan. Jadi, hak dan kewajiban harus berimbang," ujarnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat manusia. Hak tersebut bersifat universal, tidak dapat dipisahkan, serta wajib dihormati oleh negara dan masyarakat.
Lily mengungkapkan, pengakuan internasional terhadap HAM semakin kuat melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1948.
"eklarasi tersebut menegaskan bahwa setiap manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat serta hak, ujar politisi perempuan PDI Perjuangan itu.
Dalam pemaparannya, Lily juga mengingatkan pentingnya menjaga Pancasila sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan bangsa.
Menurutnya, kedua fondasi tersebut harus dipahami dan dijaga sebagai bagian dari identitas serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menilai pemahaman generasi muda terhadap Pancasila perlu terus diperkuat, terutama di tengah perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.
Lily membagi perkembangan generasi menjadi generasi X (1965–1980), generasi Y atau milenial (1981–1996), generasi Z (1997–2012), dan post-generasi Z yang lahir mulai 2013. Generasi Z dan post-generasi Z dinilai tumbuh dalam lingkungan digital sehingga memiliki kebiasaan, pola belajar, dan cara berinteraksi yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.
Menurut Lily, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi orang tua. Kemampuan anak menggunakan internet dan teknologi harus diimbangi dengan pengawasan serta pendidikan karakter.
"Orang tua harus mengetahui apa yang dilakukan anak-anaknya. Jangan sampai anak hanya sibuk bermain gim dan berada di kamar, tetapi tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya," pesannya.
Ia juga menyinggung persoalan bantuan sosial. Menurutnya, kondisi ekonomi penerima harus dilihat secara objektif dan tidak hanya berdasarkan penampilan luar, seperti kepemilikan telepon seluler bermerek atau fasilitas tertentu.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak berpura-pura miskin demi mendapatkan bantuan pemerintah. Kepemilikan barang maupun fasilitas keuangan, termasuk kartu kredit, menurutnya, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kondisi ekonomi seseorang.
Selain persoalan keadilan dan HAM, Lily juga mengungkapka semakin pentingnya menanamkan semangat gotong royong kepada generasi muda. Kebiasaan sebagian anak muda sekarang enggan mengikuti kerja bakti atau gotong royong dengan alasan masih tidur atau lebih memilih melakukan aktivitas pribadi.
"Padahal, gotong royong merupakan wujud nyata kepedulian sosial dan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari," tegas Lily.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin waktu. Menurutnya, datang tepat waktu merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan tanggung jawab terhadap kesepakatan bersama.
"Saya selalu berusaha datang lebih dahulu. Jangan sampai kita yang ditunggu orang lain. Kalau bisa datang tepat waktu, lakukanlah. Jangan membuat orang lain harus menunggu," ungkapnya.
Lily berharap orang tua tidak hanya memberikan nasihat kepada anak-anak, tetapi juga menjadi teladan dalam kedisiplinan, kepedulian sosial, dan keterlibatan dalam kegiatan masyarakat.
Menurutnya, nilai Pancasila tidak cukup
dihafalkan atau dibicarakan dalam forum sosialisasi. Nilai tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata, mulai dari menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban, menaati hukum, hingga aktif bergotong royong.
"Sebab, kehidupan berbangsa yang adil dan kuat tidak hanya ditentukan oleh aturan negara, tetapi juga oleh kesadaran setiap warga untuk menghormati hak, melaksanakan kewajiban, dan menjaga kepentingan bersama," pungkasnya. **
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
