Medan, MPOL -Kordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat mempertanyakan keberanian Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan terkait Pilkada 2024 yang mulai bergulir di MK.
Baca Juga:
"Beranikah MK berkata jujur atau membuat keputusan yang benar, misalnya masalah
Pilgubsu", kata Gandi Parapat, Selasa (14/1/2025) dari Pahae, Tapanuli Utara.
Namun pun kata Gandi Parapat yang saat ini menginvestigasi penyebab banjir bandang di Pahae Jae, itu semua tergantung Presiden Prabowo.
Hanya saja sekarang ini Prabowo masih ragu-ragu, padahal seluruh lapisan masyarakat menginginkan Prabowo harus menunjukkan jati diri sebagai presiden.
"Bukan lagi Prabowo harus tunduk dan diperintah oleh siapapun. Saat ini Prabowo Presiden, jadi bukan anak buah lagi", kata
Korwil PMPHI Sumut itu.
Gandi menyebut, negara ini bisa selamat asal Prabowo bersikap tegas untuk kepentingan bangsa dan negara.
Gandi juga menuding jika MK selama ini sepertinya dikuasai kepentingan presiden, sehingga tidak bisa membuat putusan yang benar seperti merobah peraturan biar Gibran bisa calon wakil presiden.
Dalam sengketa
Pilgubsu yang sedang berlangsung di MK, walaupun banyak fakta-fakta kecurangan,
Korwil PMPHI Sumut sangat curiga MK tidak mampu membuat keputusan yang merugikan menantu Jokowi yang saat ini sedang ramai dibicarakan karena masih berpengaruh ke MK.
"Jadi kalau kelompok Edy Rahmayadi mau MK membuat keputusan yang benar, Presiden Prabowo harus sadar dia yang mengendalikan negara bukan lagi Jokowi. Akhirnya MK akan takut melanggar sumpah tidak mau lagi diintervensi siapapun", kata Gandi Parapat.
"Kami sangat mengagumi keberanian Edy- Hasan melawan Bobby menantu Presiden Jokowi, semoga MK melaksanakan tugas untuk bangsa dan negara bukan untuk kepentingan Jokowi", harapnya.
Artinya Edy akan menang di MK jika MK "Mengetahui" Prabowo bukan lagi anak buah Jokowi", tutup Gandi Parapat.**
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News